PADANG,mimbarnasional – Nelayan di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, mengeluhkan kondisi muara sungai yang semakin dangkal pascabanjir bandang pada 27 September 2025.
Situasi tersebut mengganggu aktivitas melaut dan diperparah dengan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM).
Keluhan itu disampaikan saat pertemuan bersama Anggota DPR RI Komisi IV, Rahmat Saleh, dalam kunjungan pada Sabtu (2/5/2026) siang.
Para nelayan menyebut tumpukan lumpur dan kayu di area muara membuat kapal sulit keluar masuk. Akibatnya, mereka harus menunggu air pasang untuk bisa melaut.
“Sekarang kami tidak bisa bebas keluar masuk muara. Kalau pulang malam atau cuaca buruk, risikonya sangat tinggi,” ujar Didit, perwakilan nelayan.
Dia menjelaskan, sekitar 25 hingga 35 nelayan terdampak langsung, sementara puluhan kapal tidak dapat beroperasi normal. Kondisi itu membuat pendapatan nelayan menurun drastis karena waktu melaut menjadi terbatas.
Selain persoalan pendangkalan muara, nelayan juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM untuk kebutuhan melaut. Dampaknya, sebagian kapal bahkan tidak dapat beroperasi sama sekali.
“Kalau muara dangkal kami tidak bisa keluar, BBM juga susah. Jadi benar-benar terhimpit,” kata Didit.
Menurut nelayan, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan adanya sedimentasi tebal serta tumpukan kayu di dasar muara yang memperparah aliran sungai.
Mereka khawatir apabila kondisi itu tidak segera ditangani, banjir susulan dapat menimbulkan dampak lebih parah ke kawasan permukiman warga.
Sementara itu, Rahmat Saleh menilai persoalan itu harus segera ditangani karena berdampak langsung terhadap penghidupan masyarakat pesisir.
Rahmat menyebut pendangkalan sungai berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), namun dampaknya juga berkaitan dengan sektor perikanan yang menjadi lingkup kerja Komisi IV DPR RI.
Rahmat menegaskan pentingnya penanganan berbasis data dan kajian teknis yang jelas, termasuk pengelolaan material sedimentasi agar tidak memunculkan persoalan baru.
“Ini harus cepat ditangani, tapi juga harus tepat secara kajian. Jangan sampai penanganannya justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Rahmat memastikan seluruh aspirasi nelayan, termasuk persoalan BBM dan akses muara, akan dibawa ke tingkat pusat guna dicarikan solusi lintas sektor.
“Ini akan kita dorong di pusat agar ada solusi nyata untuk nelayan,” tutupnya.(*)
