PADANG, mimbarnasional – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengapresiasi aksi unjuk rasa yang digelar berbagai elemen masyarakat di depan Kantor DPRD Sumatera Barat, Padang, pada Senin (1/9/2025).
Dalam wawancara daring dengan Constra Indonesia pada Rabu (3/9/2025), Rahmat menyampaikan rasa hormatnya terhadap penyampaian aspirasi masyarakat yang berlangsung tertib dan elegan.
“Saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang melakukan aksi dengan baik, tertib, serta tidak melakukan tindakan anarkis maupun merusak fasilitas publik,” ujar Rahmat.
Rahmat mengakui tidak semua aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan maksimal. Ia pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
“Kami tidak segan-segannya meminta maaf bila ada hal-hal yang belum tertampung atau belum terwakili dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut, Rahmat menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat melalui sejumlah program. Salah satunya terkait pengangkatan honorer (P3K) menjadi penuh waktu atau paruh waktu pada 2026.
Kebijakan tersebut, menurutnya, dapat menghemat anggaran hingga Rp6 triliun dan menyelamatkan sekitar 1,2 juta honorer di Indonesia.
Selain itu, Rahmat juga menyoroti penertiban bangunan liar yang memakai fasilitas umum, penguatan aturan tata ruang, hingga pemberantasan mafia tanah. Ia menyebut sudah aktif mengawal isu tersebut, termasuk dalam kasus pagar laut di Tangerang.
Di daerah pemilihannya, Sumatera Barat, Rahmat juga melakukan advokasi terkait sertifikasi tanah ulayat di 19 kabupaten/kota. Ia turut mengawal aspirasi pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan dan Ranah Indojati, serta memastikan ribuan siswa kurang mampu menerima bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar.
Rahmat juga mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam 30 hari sebagai langkah pemulihan aset negara.
Desak Reformasi Polri
Menanggapi tuntutan massa aksi soal reformasi Polri dan penuntasan kasus kematian Afan Kurniawan, Rahmat menegaskan pihaknya akan terus mendesak agar hal tersebut dituntaskan.
“Reformasi Polri dan penyelidikan kasus almarhum Afan Kurniawan sangat penting. Kami akan terus dorong di DPR, termasuk meminta Presiden segera melakukan reformasi institusi Polri,” tegasnya.
Rahmat menambahkan, seluruh aspirasi yang ia perjuangkan telah disampaikan di berbagai forum resmi maupun media. Ia menekankan pernyataannya bukan sekadar respons, melainkan bentuk akuntabilitas publik atas kinerjanya di parlemen.(ij)
