JAKARTA,mimbarnasional – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh pasca kecelakaan kereta yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di kawasan Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) malam.
Rahmat menegaskan, fokus utama saat ini bukan mencari siapa yang salah, melainkan memastikan proses investigasi berjalan objektif dan menghasilkan perbaikan nyata dalam sistem keselamatan transportasi rel.
“Jangan saling menyalahkan. Saat ini yang paling penting bagaimana langkah-langkah evaluasi dilakukan secara menyeluruh, sehingga keselamatan masyarakat benar-benar menjadi prioritas,” kata Rahmat di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Ia menilai insiden yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka tersebut menjadi pengingat serius bagi semua pihak, termasuk operator dan regulator, bahwa sistem transportasi massal harus terus diperbarui terutama pada aspek teknologi keselamatan.
Menurut Rahmat, pemeriksaan terhadap sistem pengamanan milik PT Kereta Api Indonesia perlu dilakukan secara detail. Ia menyoroti pentingnya evaluasi pada sensor, sistem sinyal, komunikasi, hingga prosedur tanggap darurat.
“Evaluasi terhadap sensor KAI dan seluruh sistem pengamanan harus dilakukan serius. Teknologi keselamatan tidak boleh dianggap sekadar pelengkap, karena menyangkut nyawa penumpang,” ujarnya.
Selain itu, Rahmat juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia serta berharap para korban luka dapat segera pulih. Ia menekankan pentingnya pendampingan bagi korban sebagai bagian dari penanganan pascakejadian.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap transportasi kereta terus meningkat setiap tahun. Karena itu, peningkatan layanan harus diimbangi dengan standar keamanan yang lebih ketat, terutama di jalur padat seperti kawasan penyangga Jakarta.
“Transportasi publik adalah urat nadi aktivitas masyarakat. Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika keselamatan menjadi prioritas utama,” kata dia.
Rahmat berharap hasil investigasi dapat dibuka secara transparan kepada publik dan menjadi dasar pembenahan sistem ke depan.
“Kita berharap hasil investigasi dibuka secara transparan, agar kita tahu bersama langkah-langkah yang harus disiapkan segera,” tutupnya.(*)
