JAKARTA,mimbarnasional – Kelangkaan solar di sejumlah wilayah Sumatera Barat menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai janggal karena pasokan solar dari Pertamina disebut dalam kondisi aman.
Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mempertanyakan penyebab kelangkaan tersebut. Ia menduga terdapat persoalan dalam rantai distribusi solar subsidi di lapangan.
“Ada apa bisa langka, padahal stok dari Pertamina aman,” ujar Rahmat Saleh, Kamis (3/9/2026).
Menurut Rahmat, apabila stok tersedia tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkan solar, kondisi tersebut perlu segera ditelusuri. Ia menduga terdapat kemungkinan kebocoran distribusi maupun penyalahgunaan solar subsidi.
“Kalau stok aman tetapi langka, pasti ada kebocoran. Solar subsidi dialihkan ke kebutuhan lain. Pertamina harus memperketat pengawasan. Dugaan kebocoran di lapangan, untuk tambang ilegal dan lain sebagainya, harus ditegakkan aturannya,” tegasnya.
Rahmat juga meminta pengawasan distribusi solar subsidi tidak hanya dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga. Ia mendorong aparat kepolisian dilibatkan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
“Patra Niaga sudah tepat bergerak cepat. Untuk pengawasan, harus melibatkan pihak Polri,” ujarnya.
Pertamina Temui Pemprov Sumbar
Menindaklanjuti persoalan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga dijadwalkan bertemu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Jumat (4/9/2026).
Pertemuan itu akan membahas persoalan distribusi solar sekaligus memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi di lapangan.
Patra Niaga juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan solar subsidi tersalurkan tepat sasaran dan sesuai aturan.
Persoalan kelangkaan solar tersebut sebelumnya disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah kepada COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, saat keduanya bertemu di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Mahyeldi menyampaikan masih adanya keluhan masyarakat mengenai distribusi solar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar.
Menanggapi laporan tersebut, Dony meminta jajaran terkait segera mengambil langkah.
“Saya panggil segera Dirut Patra Niaga,” kata Dony.
Selain persoalan solar, pertemuan Mahyeldi dan Dony juga membahas sejumlah agenda pembangunan Sumbar. Di antaranya pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penanganan pertambangan tanpa izin (PETI), pembangunan energi baru terbarukan, pemanfaatan gas Sinamar, pengembangan jalan tol, hingga perluasan Pelabuhan Teluk Bayur.
Persoalan solar subsidi kini menjadi perhatian karena kelangkaan terjadi di tengah klaim ketersediaan stok. Pengawasan distribusi dan dugaan penyalahgunaan di lapangan pun menjadi hal yang akan ditelusuri lebih lanjut.(*)
