PADANG,mimbarnasional – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menilai antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Sumbar dalam sepekan terakhir dipicu kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan kuota BBM tanpa mempertimbangkan kondisi daerah.
Mahyeldi mengaku Pemerintah Provinsi Sumbar telah menggelar evaluasi bersama Dinas ESDM dan Pertamina, sekaligus mengirim surat permintaan penambahan kuota BBM ke pemerintah pusat.
“Sudah diperintahkan Dinas ESDM untuk rapat dengan Pertamina dan evaluasi. Kemudian sudah buat surat untuk tambahan kuota untuk Sumbar,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, penetapan kuota BBM oleh pemerintah pusat melalui BPH Migas tidak melibatkan pemerintah daerah secara maksimal, sehingga kebutuhan riil di Sumbar tidak terakomodasi.
“Barangkali keputusan pusat dalam menetapkan kuota tanpa membicarakan dengan pemerintah provinsi. Dari BPH Migas sudah disampaikan juga, kita sudah usulkan, tapi rata-rata menetapkan masih di bawah usulan kita. Inilah akibatnya,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan Sumbar memiliki karakteristik sebagai daerah tujuan wisata, sehingga konsumsi BBM tidak hanya berasal dari warga lokal, tetapi juga wisatawan dari luar daerah.
“Sumbar memang daerah wisata. Yang mengonsumsi BBM bukan hanya orang Sumbar, tapi juga orang yang berkunjung ke Sumbar. Itu sudah kita prediksi,” katanya.
Selain faktor kuota, Mahyeldi juga meminta pengawasan distribusi BBM diperketat untuk mencegah dugaan penyalahgunaan di SPBU. Ia meminta Pertamina bekerja sama dengan kepolisian melakukan pengawasan di lapangan.
“Kita minta Pertamina bekerja sama dengan kepolisian melakukan pengawasan di SPBU karena pemerintah provinsi tidak punya perangkat. Jika ada SPBU yang bermain, agar diberikan sanksi penutupan,” tegasnya.(*)
