PADANG,mimbarnasional – Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Doni Harsiva Yandra, menegaskan penanganan ruas Jalan Pasar Baru-Alahan Panjang serta Jembatan Anduriang di Kabupaten Padang Pariaman harus segera direalisasikan pada tahun depan.
Hal itu disampaikan Doni usai rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama sejumlah instansi teknis terkait penanganan infrastruktur pascabencana, Senin (11/5/2026).Rapat tersebut dihadiri Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, BPBD, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Menurut Doni, dua proyek infrastruktur tersebut kini telah menjadi perhatian pemerintah pusat dan tengah memasuki tahap perencanaan teknis.
“Khusus ruas jalan Pasar Baru-Alahan Panjang itu di-handle oleh pusat, termasuk Jembatan Anduriang di Padang Pariaman,” kata Doni.
Ia menyebut pihak balai teknis telah memaparkan progres penanganan dalam rapat tersebut. Namun, saat ini proyek masih berada pada tahap perencanaan awal sebelum masuk ke tahap pengerjaan fisik.
“Dari pihak balai tadi disampaikan masih tahap perencanaan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dieksekusi,” ujarnya.
Doni menilai percepatan rehabilitasi infrastruktur pascabencana membutuhkan koordinasi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena itu, seluruh instansi teknis diminta bergerak cepat menyiapkan kebutuhan administrasi dan dokumen pendukung agar proyek tidak tertunda.
Ia mengatakan sebagian besar proyek penanganan infrastruktur di Sumbar memang menggunakan dukungan anggaran pemerintah pusat. Meski begitu, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam menyiapkan kelengkapan administrasi dan dokumen teknis.
Menurutnya, kesiapan Detail Engineering Design (DED) menjadi salah satu syarat penting agar pengalokasian anggaran pusat dapat segera dilakukan.
“Kalau DED sudah siap, nanti pemerintah pusat tinggal mengalokasikan anggaran pengerjaannya,” katanya.
Selain perbaikan jalan dan jembatan, Doni menyebut rehabilitasi pascabencana di Sumbar juga mencakup normalisasi sungai, perbaikan irigasi, hingga pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana dalam beberapa waktu terakhir.
“Kita ingin koordinasi ini lebih optimal supaya rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan maksimal,” tutupnya.(*)
