PADANG,mimbarnasional – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi bisa segera dimulai sesuai jadwal pemerintah Arab Saudi.
Hal ini disampaikan Irfan dalam kuliah umum di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Selasa (22/7/2025). Ia mengatakan, pemerintah Arab Saudi menjadwalkan proses kontrak penyelenggaraan haji sudah dimulai pada Agustus tahun ini.
“BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk menyesuaikan kebijakan dan timeline teknis terbaru. Semua pemangku kepentingan harus mengikuti tahapan yang ditetapkan agar pelayanan haji lebih optimal tahun depan,” ujar Irfan.
Acara kuliah umum ini turut dihadiri Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sumbar, Muhammad Rifki, serta Kepala UPT Asrama Haji, Afrizen.
Dalam kesempatan itu, Irfan yang akrab disapa Gus Irfan menyampaikan pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung penyelenggaraan haji. Menurutnya, akademisi dapat berperan dalam penguatan pelayanan, pengembangan riset, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis haji.
“Besar harapan kami, ada peran dan kontribusi dari kampus seperti UNP untuk ikut menyukseskan layanan penyelenggaraan ibadah haji yang akan mulai dikelola oleh BP Haji pada 2026,” tegasnya.
Ia mencontohkan kerja sama BP Haji dengan IPB University yang telah menjajaki kolaborasi ekonomi haji, termasuk peluang mendorong produk UMKM untuk masuk pasar Timur Tengah.
Irfan juga menyinggung potensi kuliner lokal, khususnya rendang khas Sumatera Barat, untuk dikenalkan lebih luas di Arab Saudi sebagai bagian dari ekonomi haji.
“Kita bisa mendorong UMKM, misalnya dari kuliner. Selama ini jemaah makan rendang, tapi rasanya malah seperti kari. Kita ingin rendang Sumbar yang otentik bisa hadir di sana,” ujarnya sambil tersenyum.
BP Haji saat ini terus mematangkan langkah-langkah persiapan menyambut transisi penyelenggaraan haji, sembari menunggu pengesahan regulasi yang akan memperkuat kewenangan badan tersebut.
Kuliah umum ini menjadi ruang sinergi antara BP Haji dan dunia kampus, demi menghadirkan pelayanan haji yang profesional, partisipatif, dan berdaya saing global.(ij)
