PADANG, mimbarnasional.com — Kebaikan harga kebutuhan pokok sejak masuknya bulan suci Ramadan, menjadi perhatian serius Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.
Bersama mitra kerja terkait, Komisi II membahas kenaikan harga kebutuhan pokok yang tengah menjadi keresahan masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri oleh para anggota komisi II DPRD Sumbar, perwakilan pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya, Senin (18/3/2024) di ruang khusus 1.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Mokhlasin mengatakan urgensi dari masalah kenaikan harga kebutuhan pokok yang dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami memandang perlu adanya langkah-langkah konkret untuk menanggulangi dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mokhlasin.
Diskusi dalam rapat kerja ini, lanjut Mokhlasin, berfokus pada upaya mencari solusi terbaik guna mengatasi dampak negatif dari kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sumbar.
Para anggota komisi dan mitra kerja lainnya secara intensif membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan, mulai dari pengawasan harga, subsidi bagi masyarakat kurang mampu, hingga program-program bantuan sosial yang lebih efektif.
Mokhlasin menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam menangani masalah ini.
“Kami mengajak semua pihak untuk bekerja sama secara sinergis guna mencari solusi terbaik yang dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok,” katanya.
Selanjutnya Mokhlasin berharap rapat kerja ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang konkret dan dapat segera diimplementasikan guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Barat.(mn/*/ton)
