PADANG,mimbarnasional – Program seragam sekolah gratis Pemerintah Kota Padang menuai protes dari pedagang seragam sekolah. Mereka mengaku kehilangan pasar setelah pengadaan seragam disebut dikerjakan oleh penyedia dari luar daerah, sehingga pelaku UMKM lokal tidak ikut merasakan manfaat program tersebut.
Ketua Asosiasi Pedagang Seragam Sekolah Kota Padang, Jasman, mengatakan para pedagang sebenarnya mendukung program bantuan bagi masyarakat. Namun, ia menilai pelaksanaan program tidak sesuai dengan janji pemerintah yang sebelumnya akan memberdayakan UMKM Kota Padang.
“Kami sangat kecewa. Yang disampaikan Pak Wali maupun Pak Kadis, program ini akan memberdayakan UMKM Kota Padang. Tapi pada akhirnya yang menang justru pengusaha dari luar daerah,” kata Jasman Jumat (3/7/2026).
Menurut Jasman, keputusan tersebut membuat pedagang lokal kehilangan peluang usaha karena penyedia dari luar daerah diperkirakan akan menggunakan jaringan usahanya sendiri dalam memenuhi kebutuhan pengadaan seragam.
Ia menyebut dampaknya sudah dirasakan sejak program diumumkan. Penjualan seragam sekolah di Pasar Raya Padang, yang biasanya ramai menjelang tahun ajaran baru, kini nyaris tidak bergerak karena banyak orang tua memilih menunggu pembagian seragam gratis.
“Pasar belum bergerak sama sekali. Bagaimana kami membayar pemasok, sewa toko, dan biaya operasional, sementara penghasilan kami hanya mengandalkan musim masuk sekolah,” ujarnya.
Jasman mengatakan terdapat sekitar 50 pedagang seragam sekolah di Pasar Raya Padang dan ratusan pedagang lain di berbagai wilayah Kota Padang yang menggantungkan penghasilan pada penjualan seragam setiap tahun ajaran baru.
Keluhan serupa disampaikan pedagang seragam sekolah Pasar Raya Padang, H. Safri. Ia mengaku para pedagang telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kota Padang agar pengadaan seragam gratis melibatkan UMKM lokal.
Namun, menurut Safri, pelaksanaan program justru membuat seluruh kebutuhan seragam siswa SD dan SMP dikelola secara terpusat sehingga pedagang kehilangan pasar.
“Kami sudah jauh-jauh hari bermohon agar bantuan ini tepat sasaran dan melibatkan pedagang UMKM Kota Padang. Tapi sekarang penyedianya justru orang Aceh, bukan orang Sumatera Barat,” katanya.
Safri mengaku banyak pedagang sudah terlanjur menyiapkan stok barang dengan modal besar, bahkan sebagian berasal dari utang kepada pemasok yang nilainya mendekati Rp1 miliar.
“Kami sudah menyediakan barang. Yang paling berat sekarang membayar upah pekerja. Barang tidak terjual, sementara kewajiban tetap berjalan,” ujarnya.
Kedua pedagang itu meminta Pemerintah Kota Padang mengevaluasi mekanisme pengadaan seragam sekolah gratis agar pelaku usaha lokal turut dilibatkan. Mereka menegaskan tidak menolak program bantuan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi berharap pelaksanaannya tidak mematikan usaha pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan dari penjualan seragam sekolah.(*)
