ACEH,mimbarnasional – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga terus berupaya menormalisasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Aceh, terutama di wilayah terdampak bencana seperti Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Secara umum, kondisi pasokan BBM di Aceh terpantau aman, dengan sekitar 97 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah terdampak telah kembali beroperasi.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, memastikan distribusi BBM tetap menjangkau masyarakat meski menghadapi tantangan infrastruktur akibat bencana. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja ke Aceh, termasuk meninjau langsung distribusi BBM hingga ke wilayah terpencil seperti Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
“Salah satu wilayah dengan akses terbatas adalah Kabupaten Bener Meriah, di mana banyak jalan dan jembatan putus akibat longsor. Karena itu, Aceh saat ini mendapatkan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual tanpa barcode. Harapannya, masyarakat tidak panic buying dan tetap bisa beraktivitas, termasuk menyalakan genset bantuan pemerintah untuk penerangan sementara,” ujar Wahyudi, Sabtu (17/1/2026).
Sebagai informasi, masa tanggap darurat bencana di Aceh telah berlangsung dalam empat tahap. Tanggap darurat pertama berlaku pada 28 November–11 Desember 2025, dilanjutkan tahap kedua pada 12–25 Desember 2025, tahap ketiga pada 26 Desember 2025–8 Januari 2026, dan tahap keempat yang saat ini berlangsung pada 9–22 Januari 2026 sesuai Keputusan Gubernur Aceh.
Berdasarkan hasil monitoring BPH Migas, kebijakan keringanan pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana serta mendukung proses pemulihan pascabencana.
Wahyudi menjelaskan, akses jalan menuju Bener Meriah dan Aceh Tengah yang masih dalam tahap perbaikan membuat mobil tangki besar belum dapat melintas. Kapasitas armada yang bisa masuk hanya sekitar 8 kiloliter (KL). Untuk mengatasi hal tersebut, Pertamina menerapkan skema distribusi khusus dengan menggunakan jerigen atau drum yang diangkut kendaraan double cabin 4×4 ke desa-desa terisolasi.
Selain itu, Pertamina juga menyiapkan suplai BBM dari Integrated Terminal Lhokseumawe melalui hub sementara di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah. Skema ini memungkinkan distribusi BBM dilakukan lebih cepat menggunakan mobil tangki berkapasitas kecil ke wilayah pergunungan dan perbukitan yang sulit dijangkau.
“Kami meninjau langsung Fuel Terminal bayangan di Blang Rakal. BBM dari Integrated Terminal Lhokseumawe dibawa dengan truk 16 KL, kemudian dipindahkan ke truk 8 KL dan disalurkan secara estafet menggunakan jerigen atau drum. Ini merupakan bukti kehadiran negara di daerah bencana,” kata Wahyudi.
Pada tahun 2025, kebutuhan BBM jenis Biosolar di Provinsi Aceh, termasuk untuk penanganan bencana, mencapai 428.324 KL. Sementara realisasi penyaluran Pertalite tercatat sebesar 576.147 KL. Selama bencana pada akhir November hingga Desember 2025, terjadi peningkatan kebutuhan BBM sekitar 8 persen. Meski demikian, secara nasional realisasi penyaluran masih berada di bawah kuota, yakni sekitar 95–98 persen.
Wahyudi mengapresiasi upaya luar biasa PT Pertamina Group dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di Aceh, khususnya di wilayah terdampak bencana.
“PT Pertamina Patra Niaga memiliki tanggung jawab penuh dalam normalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di Aceh. Kami terus berupaya membantu agar penyaluran berjalan lancar dan tetap sesuai dengan tata kelola serta aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga berharap bencana di Sumatra ini menjadi pelajaran penting agar skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) selalu diaktifkan demi menjamin kebutuhan energi masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto mengapresiasi kerja keras PT Pertamina Patra Niaga yang mampu menyalurkan BBM melalui berbagai moda transportasi, mulai dari jalur udara menggunakan pesawat Hercules, laut, hingga darat.
“Kondisi di lapangan secara umum sudah hampir pulih, meski masih ada akses jalan yang belum bisa dilewati. Keringanan pembelian BBM perlu terus disosialisasikan, termasuk saat masa tanggap darurat berakhir, agar masyarakat tidak kaget,” ujarnya.
Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara, Sunardi, menegaskan bahwa pasokan BBM di Aceh saat ini dalam kondisi aman. Integrated Terminal Lhokseumawe menjadi salah satu fasilitas utama yang menyuplai BBM ke Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan sekitarnya. Stok Biosolar tercatat aman untuk lima hari, sementara Pertalite mencapai 5,6 hari dan akan bertambah dengan kedatangan kapal BBM dalam waktu dekat.
Sunardi menambahkan, melalui skema distribusi estafet, pemulihan pasokan energi di Bener Meriah dan Aceh Tengah terus membaik. Saat ini, di hub suplai BBM dioperasikan delapan unit mobil tangki 16 KL sebagai feeder dan 10 unit mobil tangki 8 KL untuk menyuplai delapan SPBU di kedua kabupaten tersebut.
“Untuk Bener Meriah, pasokan sudah bisa mencakup sekitar 85 persen dari kebutuhan normal, sedangkan Aceh Tengah sekitar 75 persen. Jika akses jalur sudah memungkinkan mobil 16 KL masuk, distribusi akan kembali normal langsung dari Depot Lhokseumawe,” pungkasnya.(*)
