NIAS UTARA,mimbarnasional – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan dukungan terhadap optimalisasi penyediaan dan penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau BBM subsidi serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi bagi nelayan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan sektor perikanan menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Nias Utara. Pada 2025, produksi perikanan daerah ini tercatat sekitar 16 ribu ton dengan jumlah nelayan mencapai kurang lebih 3.300 orang.
“Sektor perikanan mendominasi mata pencaharian masyarakat Nias Utara. Karena itu, ketersediaan BBM yang terjangkau dan tepat sasaran menjadi sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi nelayan,” ujar Wahyudi saat kunjungan kerja, Kamis (15/1/2026).
Saat ini, terdapat empat penyalur BBM subsidi dan kompensasi di Nias Utara, terdiri dari satu SPBU dan tiga SPBU Kompak. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengusulkan penambahan SPBU Nelayan di sejumlah titik.
Usulan tersebut ditinjau langsung oleh Wahyudi bersama Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto. Peninjauan dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga dan KKP melakukan evaluasi serta pengecekan langsung letak geografisnya, apakah lokasi tersebut memang layak menjadi klaster penyalur BBM untuk layanan nelayan,” kata Wahyudi.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lokasi usulan di Kecamatan Tuhemberua dan Afulu telah masuk dalam rencana pembangunan penyalur BBM Satu Harga. Penyalur ini nantinya tidak hanya melayani nelayan, tetapi juga memenuhi kebutuhan BBM sektor pertanian, transportasi darat, UMKM, serta transportasi air bermotor tempel.
“Penyalur BBM ini ditargetkan beroperasi pada 2026. Skemanya tidak hanya SPBU Nelayan agar keekonomiannya lebih masuk bagi investor, sekaligus asas kebermanfaatannya lebih besar bagi masyarakat,” jelas Wahyudi.
Ia mengungkapkan, jarak antarpenyalur BBM di Nias Utara saat ini masih relatif jauh. Dari Kecamatan Sitolu Ori ke Lahewa Timur berjarak sekitar 17 kilometer, Lahewa Timur ke Lahewa 19,2 kilometer, dan jarak terjauh dari Lahewa ke Kecamatan Alasa mencapai 52,5 kilometer.
Untuk itu, Wahyudi mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait mempercepat proses perizinan agar penyalur BBM Satu Harga di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil (3T) dapat beroperasi sebelum Desember 2026.
Selain infrastruktur, Wahyudi juga menekankan pentingnya aspek legalitas bagi nelayan agar dapat mengakses BBM subsidi dan kompensasi. Nelayan diminta mengurus Surat Rekomendasi melalui aplikasi XStar BPH Migas.
“Dengan surat rekomendasi tersebut, nelayan mendapatkan prioritas serta jaminan harga sesuai ketetapan pemerintah. Kami berharap dinas perikanan aktif memfasilitasi agar nelayan tidak lagi membeli BBM dengan harga mahal di pengecer,” ujarnya.
Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menambahkan, Program BBM Satu Harga harus menjadi perhatian khusus di Kepulauan Nias yang merupakan wilayah terdepan dan terluar Indonesia.
“Kalau melihat jarak antar-SPBU yang cukup jauh, wajar masyarakat mengeluh soal mahalnya BBM. Kalau penyalur BBM Satu Harga memenuhi syarat, pembangunannya harus dipercepat,” kata Bambang.
Ia menilai jauhnya lokasi SPBU membuat masyarakat terpaksa membeli BBM di luar penyalur resmi dengan harga lebih tinggi. Karena itu, kolaborasi semua pihak diperlukan agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
Dalam kunjungan kerja tersebut, BPH Migas juga bertemu Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega. Yusman menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan perizinan pembangunan penyalur BBM.
“Kami berharap dengan dibukanya SPBU atau SPBUN baru, kebutuhan BBM nelayan bisa lebih mudah terpenuhi, waktu tempuh lebih singkat, dan pendapatan masyarakat meningkat,” ujarnya.
Dukungan juga disampaikan Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Sunardi. Ia menyebut mayoritas lokasi usulan telah masuk dalam perencanaan program BBM Satu Harga.
“Dari empat titik yang diusulkan untuk penyalur nelayan, tiga di antaranya sebenarnya sudah ada dalam rencana pendirian lembaga penyalur BBM Satu Harga,” jelas Sunardi.
Ia menambahkan, bentuk bangunan penyalur BBM akan disesuaikan dengan potensi pasar di masing-masing wilayah, mulai dari SPBU reguler hingga bangunan modular.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, BPH Migas juga meninjau Fuel Terminal (FT) Gunungsitoli. Berdasarkan paparan, stok BBM di Kepulauan Nias dalam kondisi aman. Hingga 15 Januari 2026, stok Pertalite tercatat aman untuk 14,4 hari dan Biosolar sekitar 8 hari, dengan tambahan pasokan yang dijadwalkan tiba pada 19 Januari 2026.
“Artinya stok sangat aman. Distribusi BBM terukur dan tidak ada keterlambatan suplai ke SPBU di Kepulauan Nias maupun Nias Utara,” ujar Wahyudi.
Ia menambahkan, meski Nias memiliki karakteristik kepulauan yang tidak terintegrasi dengan wilayah lain, distribusi BBM dan LPG tetap berjalan lancar, bahkan saat terjadi bencana alam di Sumatera Utara.
“Fuel Terminal Gunungsitoli justru menjadi salah satu tulang punggung pasokan BBM bagi wilayah lain saat terjadi bencana,” pungkasnya.(*)
