JAKARTA,mimbarnasional – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pers Indonesia harus tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan etika jurnalistik di tengah derasnya disrupsi teknologi, dominasi algoritma, serta perkembangan kecerdasan buatan (AI).
Hal itu disampaikan Munir dalam diskusi Kaleidoskop Media Massa 2025 yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Pra Hari Pers Nasional (HPN) 2026, hasil kolaborasi PWI Pusat, Panitia HPN, dan Akbar Faisal Uncensored, serta disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored.
Munir menyebut 2025 sebagai momentum refleksi bagi insan pers untuk kembali mempertanyakan peran media sebagai pilar keempat demokrasi. Menurutnya, pers tengah menghadapi ujian berat, mulai dari keberlanjutan industri media, integritas profesi, hingga tekanan transformasi digital.
“Sepanjang 2025, kehidupan pers benar-benar diuji. Kita diuji dalam mengelola perusahaan pers yang sehat, menjaga independensi, menegakkan kredibilitas, sekaligus tetap setia pada kepentingan publik,” kata Munir.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama LKBN Antara itu juga menyampaikan duka mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menegaskan, peristiwa bencana menjadi pengingat pentingnya jurnalisme yang mengedepankan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.
“Kehadiran pers di tengah bencana bukan sekadar soal kecepatan. Pers harus membantu masyarakat tetap berpikir jernih di tengah ketidakpastian, kepanikan, dan kecemasan melalui informasi yang akurat, terverifikasi, dan berimbang,” ujarnya.
Munir menekankan bahwa pemberitaan bencana sejatinya adalah pemberitaan tentang manusia. Karena itu, liputan kebencanaan tidak boleh direduksi hanya pada angka korban, kerusakan infrastruktur, atau visual dramatis semata.
“Di balik setiap bencana ada manusia yang terluka, kehilangan, dan trauma. Etika jurnalistik harus menjadi fondasi utama dalam setiap peliputan,” tegasnya.
Selain soal kemanusiaan, Munir juga menyoroti kondisi industri media nasional yang dinilainya berada pada titik krusial. Ia menilai negara perlu hadir untuk menjamin kebebasan pers sekaligus menjaga keberlanjutan usaha media agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.
“Perlu intervensi negara untuk menyelamatkan pers Indonesia,” kata Munir.
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menambahkan bahwa dominasi media sosial dan platform digital menjadi ancaman nyata bagi media arus utama. Keterbatasan finansial membuat banyak media tidak lagi mampu menempatkan koresponden di berbagai daerah.
“Kalau media sosial dilengkapi verifikasi, konfirmasi, dan kode etik, maka media mainstream akan semakin terdesak,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Pakar PWI Pusat, Wahyu Muryadi, mengungkapkan bahwa sejumlah media telah gulung tikar akibat tekanan platform digital. Meski intervensi negara bisa menjadi solusi, ia mengingatkan adanya risiko terhadap independensi media.
Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo, menilai dominasi algoritma platform digital juga menjadi ancaman serius. Ia menyebut hingga kini upaya penyelesaian regulasi publisher rights masih menemui jalan buntu.
Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar PWI Pusat, Dhimam Abror, mengingatkan agar insan pers tidak bersikap terlalu pesimistis. Menurutnya, determinisme teknologi tidak selalu terbukti dalam sejarah media.
Pandangan serupa disampaikan anggota Dewan Pakar PWI Effendi Gazali dan budayawan Sujiwo Tejo. Keduanya menilai teknologi, termasuk AI dan algoritma, akan melahirkan keseimbangan baru dalam industri media, bukan semata menjadi ancaman.
Menutup diskusi, Akbar Faisal menegaskan bahwa profesi wartawan tengah menghadapi tantangan besar. Karena itu, organisasi profesi seperti PWI diharapkan berperan sebagai fasilitator untuk meningkatkan profesionalisme wartawan.
Munir pun menegaskan komitmen PWI untuk terus memperkuat kapasitas insan pers, menjaga standar etika, dan mendorong jurnalisme yang bertanggung jawab.
“Pers Indonesia harus menjadi pilar demokrasi sekaligus pilar kemanusiaan. Hadir saat bencana, setia mengawal pemulihan, dan konsisten menyalakan harapan bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.(*)
