Ditulis Oleh: Siti Aisyah / NIM : 2410842013
Dosen Pengampu : Dr. Edi Hasymi, M.Si
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK/FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS ANDALAS 2025
PENDAHULUAN
Makanan bergizi gratis atau yang biasa disingkat dengan MBG merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk penyediaan makanan kepada siswa siswi di sekolah yang bergizi seimbang. MBG ini merupakan bentuk strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak sekolah untuk mendukung keberlangsungan pendidikan juga. MBG ini dianggap penting karena bertujuan untuk mengatasi ketimpangan gizi, meningkatkan daya konsentrasi, serta mengurangi angka putus sekolah. Sejumlah penelitian juga menunjukan bhawa jika gizi anak anak stabil dan tinggi maka akan meningkatkan kualitas pendidikan mereka dalam segi kemampuan belajar dan memperoleh prestasi. Anak anak yang memiliki gizi seimbang cenderung memiliki daya konsentrasi lebih tinggi, performa akademik yang lebih baik, serta tingkat kehadiran yang lebih stabil di sekolah, dan sebaliknya kekurangan gizi malah akan menurunkan kualitas berpikir siswa. Laporan FAO 2022 menunjukan bahwa 45 juta anak di seluruh dunia mengalami kekurangan nutrisi yang berdampak pada kemampuan belajar mereka. Di Indonesia sendiri, persoalan stunting dan gizi buruk masih menjadi tantangan besar. Data Kementerian Kesehatan RI (2023) mencatat angka stunting nasional berada pada level 21,6%, dan kondisi ini berdampak negatif terhadap perkembangan kognitif anak-anak. Karena itulah program Makan Bergizi Gratis ini dianggap penting untuk di lakukan.
Pelaksanaan MBG sendiri sudah dimulai sejak 2025 ini pada tanggal 6 Januari dan sudah di implementasikan juga kebijakannya di beberapa sekolah di beberapa wilayah Sumatera Barat, seperti Payakumbuh, Limapuluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Bukittinggi, dan Agam. Meski demikian, pelaksanaan awal program MBG di beberapa daerah, termasuk Sumatera Barat, belum sepenuhnya berjalan lancar. Kasus dugaan keracunan makanan di beberapa sekolah penerima program menimbulkan kekhawatiran publik akan lemahnya pengawasan mutu serta kesiapan daerah dalam implementasi kebijakan. Faktor geografis yang beragam, keterbatasan sarana distribusi, minimnya pelatihan bagi penjamah makanan, serta belum optimalnya koordinasi lintas instansi menjadi tantangan besar dalam memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Kebijakan MBG dibutuhkan tata kelola yang lebih maksimal, pengawasan yang optimal, pembagian anggaran yang transparan, serta komitmen dari lembaga penyedia MBG itu sendiri. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi awal MBG di Sumatera Barat menjadi penting untuk mengidentifikasi hambatan, menilai efektivitas pelaksanaan, serta merumuskan rekomendasi berbasis bukti agar program ini tidak berhenti sebagai jargon politik, tetapi benar-benar menjadi fondasi bagi peningkatan gizi dan pendidikan anak bangsa.
PEMBAHASAN
Program Makan Bergizi Gratis berniatan untuk memastikan semua anak Indonesia bisa menikmati makanan sehat dan bergizi tanpa memandang latar belakang ekonomi seseorang. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan MBG justru belum sepenuhnya maksimal. Banyak kasus keracunan MBG yang mulai marak terjadi di Indonesia tidak terkecuali di daerah Sumatera Barat juga. Kasus-kasus yang terjadi di Sumatera Barat menjadi salah satu bukti bahwa pengawasan dan distribusi MBG belum berjalan sebagaimana seharusnya.
Dalam beberapa waktu setelah program MBG dilaksanakan, publik dikejutkan dengan peristiwa keracunan MBG yang juga terjadi di Sumatera barat seperti keracunan massal di Kabupaten Agam yang menimpa sekitar 86 orang siswa yanng terdiri dari murid TK, guru, murid SD, yang menimpa sekitar 86 orang setelah mengonsumsi MBG. Dari jumlah itu, 24 orang harus dirawat di rumah sakit karena mengalami gejala mual, muntah, dan pusing. Kepala Dinas Kesehatan Agam, Hendri Rusdian, bahkan menyebut kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Kasus serupa juga muncul di Kota Padang Panjang, di mana 13 siswa dari dua sekolah mengalami gejala yang sama.
Peristiwa tersebut menunjukan bahwa sumber daya manusia dan standar pelaksanaan juga menjadi titik lemah. masalah bukan hanya pada satu dapur atau satu menu saja, namun terletak juga pada rantai implementasi program MBG yang belum maksimal. Dari pengadaan bahan pangan, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah masih banyak masalah yang belum tertangani dengan standar higienis yang memadai. Program ini memang dijalankan cepat di banyak daerah, tetapi kesiapan sumber daya manusia, fasilitas dapur, serta pengawasan mutu menjadi kurang tertata maksimal.
Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam dengan masalah ini, beberapa wilayah di Sumatera Barat telah melakukan pengawasan untuk menindaklanjuti mengapa program keracunan MBG bisa terjadi. Contoh pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) kini berkolaborasi untuk memperkuat pengawasan lewat Dapur Umum Lolong di Kota Padang. Inisiatif ini dimaksudkan untuk memastikan makanan bergizi diproduksi secara higienis, aman, dan tepat sasaran. Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta bahkan menegaskan, setiap proses penyediaan pangan bagi masyarakat penerima manfaat harus memenuhi standar keamanan yang tinggi agar kasus seperti di Agam tidak terulang.
Program MBG tidak bisa hanya bergantung pada niat baik dan ambisi saja namun juga diperlukan standar operasional yang ketat dan seragam di seluruh daerah, termasuk pelatihan bagi penyedia makan sekolah, uji kelayakan dapur, dan pengawasan lembaga. Pemerintah juga harus lebih transparansi juga mengenai MBG ini tentunya agar orang tua, sekolah, dan lembaga kesehatan dalam memantau kualitas makanan yang dikonsumsi anak-anak. Transparansi harus menjadi kunci utama agar kepercayaan masyarakat bisa dipulihkan. Karena, setelah beberapa kali kasus keracunan, banyak orang tua mulai ragu untuk mengizinkan anaknya untuk memakan MBG. Kehilangan kepercayaan publik dapat menjadi tantangan yang besar dalam implementasi kebijakan MBG tersebut.
KESIMPULAN
Kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah Sumatera Barat, seperti Agam dan Padang Panjang, menjadi cermin bahwa implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memerlukan kelola yang lebih maksimal. Program yang pada awalnya diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi dan mendukung keberhasilan belajar siswa justru memunculkan kekhawatiran publik akibat lemahnya pengawasan dan ketidaksiapan pelaksana di lapangan. Permasalahan tidak hanya terletak pada aspek teknis penyajian makanan, tetapi juga pada koordinasi lintas lembaga, kesiapan sumber daya manusia, serta minimnya kontrol kualitas dan keamanan pangan di tingkat sekolah maupun daerah.
Ke depannya penulis berharap, pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memperkuat sistem pengawasan, sertifikasi dapur, serta pelatihan persiapan makanan agar setiap tahapan produksi dan distribusi memenuhi standar higienis. Kolaborasi seperti yang dilakukan Polda Sumbar dan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu diperluas hingga ke tingkat kabupaten dan sekolah agar sistem pengawasan menjadi lebih transparan dan tangguh. Selain itu, keterlibatan masyarakat, orang tua, serta pihak sekolah harus diperkuat untuk memastikan program ini berjalan aman dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah konkret tersebut, MBG diharapkan dapat kembali kepada esensi awalnya yaitu, menghadirkan makanan sehat yang benar-benar bergizi, aman, dan membawa manfaat bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia.***
