Padang, Mimbar — Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI, H. Leonardy Harmainy Datuk Bandaro Basa menyampaikan perlunya koordinasi yang sinergis antara pusat dengan daerah serta semua kementerian serta lembaga, agar Implementasi Satu Data Indonesia dapat terwujud dengan baik.
“Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mwwujudkan satu data indonesia. Begitu juga dengan kementerian dan lembaga termasuk pemda. Nah, ini akan memudahkan Bappenas dalam menganalisa data tersebut,” ungkap H. Leonardy, Senatro asal Sumbar ini dalam Diskusi Bulanan Jaringan Pemred Sumbar bertajuk “Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Implementasi Satu Data Indonesia” Rabu (16/3/2022) di The ZHM Premier Grandzuri Hotel Padang.
Dikatakan Leonardy, Peraturan Presiden ((Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, tang merupakan turunan dari UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Implementasi Satu Data Indonesia.
“Ada 2.700 pusat data di Indonesia yang terdapat di 600 kementerian dan lembaga serta pemerintahan daerah. Agar data ini tidak salah digunakan, maka diperlukan privasi agar data itu aman dan dipercaya masyarakat.
“Sangat dibutuhkan SDM handal dalam mengolah dan mengamankan data tersebut, agar data yang dikeluarkan masyarakat betul-betul dipercaya masyarakat,” ungkap Bang Leo, sapaan akrab senator ini dia kalangan media.
Sebelumnya, Pelaksana Harian JPS, Isa Kurniawan saat membuka diskusi menyampaikan bahwa, selama ini, masalah data selalu jadi masalah di Indonesia. Karena itu, statistik harus jadi bagian dari kehidupan dan pengelolaan negara ini.
“Data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam membuat sebuah program. Contohnya saja, data masyarakat miskin saja, selalu bermasalah. Padahal, setiap tahun ada bantuan untuk masyarakat miskin, tapi datanya selaku tumpang tindih,” ujar Isa, owner forumsumbar.com ini.
Karena itu, lanjut Isa, JPS yang dari awal pendiriannya berkomitmen mendorong pembangunan Sumbar, berupaya berkotribusi untuk mengawal implementasi Satu Data Indonesia yang telah dicanangkan pemerintah.
“Semoga dari diskusi yang kita selenggarakan, dapat melahirkan pemikiran pemikiran untuk percepatan implementasi Satu Data Indonesia sehingga terujudnya good governance,” ungkap Isa dalam diskusi yang juga menghadirkan Ir. Herum Fajar Wati, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar dengan moderator Ketua Komisi Informasi Sumbar, Nofal Wiska. (mn/ang)
