JAKARTA,mimbarnasional – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menegaskan proses pengawalan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap berlanjut meski Gibran telah mengajukan pengunduran diri.
Rahmat menyebut, pengajuan pengunduran diri tersebut tidak serta-merta mengakhiri proses yang telah berjalan di DPR. Menurutnya, seluruh tahapan pergantian Wakil Presiden harus tetap dikawal hingga tuntas sesuai mekanisme konstitusi.
Usulan HMP yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah diterima pimpinan DPR. Bahkan, rapat paripurna untuk menetapkan panitia khusus (Pansus) telah dijadwalkan pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Namun, perkembangan baru terjadi sebelum rapat berlangsung. Gibran mendatangi Gedung MPR RI sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.
“Alhamdulillah, usulan hak menyatakan pendapat yang diajukan 120 orang dari delapan fraksi sudah diterima pimpinan. Akan tetapi, Wakil Presiden Gibran sekitar pukul 11.16 WIB datang ke MPR RI menyerahkan pernyataan pengunduran diri,” ujar Rahmat di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Ketua Umum GEMA Keadilan itu mengatakan, tindak lanjut pengunduran diri Gibran selanjutnya menjadi kewenangan MPR, termasuk proses konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Rahmat merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna.
Proses pemilihan Wakil Presiden pengganti tersebut harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu 60 hari.
Karena itu, Rahmat menegaskan, para anggota DPR yang mengusulkan HMP tidak akan menghentikan pengawalan hingga proses pergantian Wakil Presiden benar-benar selesai.
“Proses hak menyatakan pendapat belum berakhir. Kami akan terus mengawal sampai proses pengajuan calon Wakil Presiden ke MPR, kemudian ditetapkan. Setelah itu barulah kami menganggap proses kerja hak menyatakan pendapat ini final,” tegasnya.
Rahmat menilai, pengawalan yang dilakukan anggota DPR bersama masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga prinsip keadilan dan memastikan seluruh proses ketatanegaraan berjalan sesuai konstitusi.
Ia berharap, seluruh tahapan pergantian Wakil Presiden dapat dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku sehingga persoalan tersebut memperoleh penyelesaian melalui mekanisme konstitusional.(*)
