JAKARTA,mimbarnasional – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyatakan siap mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rahmat mengaku telah menjalin komunikasi informal dengan sejumlah anggota DPR dari lintas fraksi untuk membahas kemungkinan penggunaan hak konstitusional tersebut.
Hal itu disampaikan Rahmat dalam diskusi publik GEMA Keadilan bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji” di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rahmat yang juga menjabat Ketua Umum GEMA Keadilan itu menilai polemik persyaratan pendidikan Gibran perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan prinsip meritokrasi, keadilan hukum, hingga kepercayaan generasi muda terhadap kesempatan berkompetisi secara sehat.
Ia menilai munculnya persepsi mengenai keistimewaan yang diberikan kepada anak penguasa dapat memunculkan pesimisme di kalangan anak muda.
“Ini memperkuat kekhawatiran anak muda yang menganggap bahwa proses ini ada privilege yang diberikan kepada seseorang, yang mohon maaf, anak muda memandang itu adalah nepo baby,” ujar Rahmat.
Menurutnya, polemik tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum yang jelas dan adil.
Terkait langkah politik di parlemen, Rahmat mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah legislator dari fraksi lain. Ia mengklaim mendapat respons positif terhadap wacana penggunaan HMP tersebut.
“Saya secara informal sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kawan-kawan antar-fraksi, bukan hanya Fraksi PKS. Saya optimis akan banyak teman-teman yang punya niat yang sama. Dari komunikasi yang didapat, tidak ada satu pun fraksi yang keberatan,” katanya.
Meski demikian, pembicaraan tersebut masih berlangsung secara informal. Rahmat menyebut penentuan momentum dan kesiapan dukungan anggota DPR menjadi pertimbangan sebelum usulan dibawa ke mekanisme resmi.
Wacana pemakzulan Gibran ini mencuat di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah.
Rahmat juga berpandangan pengunduran diri secara sukarela oleh Gibran dapat menjadi pilihan untuk menjaga kehormatan lembaga kepresidenan.
Namun, jika langkah tersebut tidak ditempuh, ia mendorong DPR mempertimbangkan mekanisme konstitusional melalui Hak Menyatakan Pendapat.
Ia menilai penggunaan hak angket tidak lagi menjadi pilihan yang diperlukan karena persoalan tersebut telah melalui proses peradilan. Meski begitu, Rahmat menegaskan bahwa penggunaan HMP tetap harus mengikuti persyaratan dan tahapan konstitusional yang berlaku.(*)
