PADANG,mimbarnasional – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat, Al Amin, S.Sos., mendorong penguatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Al Amin saat menjadi narasumber utama dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Pengawasan Daerah dan Fungsi Teknis Lalu Lintas Polda Sumbar Tahun Anggaran 2026 di Padang, Rabu (26/8/2026).
Dalam forum yang dihadiri jajaran perwira Ditlantas dan pengawas daerah Polda Sumbar tersebut, Al Amin menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan.
Menurutnya, keabsahan registrasi kendaraan dan ketertiban lalu lintas memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan tulang punggung PAD yang hasilnya dikembalikan langsung kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta fasilitas publik di Ranah Minang,” kata Al Amin.
Ia menilai penguatan fungsi teknis lalu lintas dan pengawasan internal Polda Sumbar menjadi bagian penting dalam mendukung pendataan, verifikasi, hingga penertiban kepatuhan pajak kendaraan di lapangan.
Al Amin juga mendorong peningkatan integrasi layanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak. Salah satunya melalui pengembangan KIOSK Samsat serta perluasan sistem pembayaran non-tunai.
Menurut dia, kemudahan layanan harus berjalan beriringan dengan validasi data Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident) yang dilakukan Ditlantas Polda Sumbar.
“Sinergi yang solid dalam wadah Tim Pembina Samsat, yakni Bapenda, Ditlantas Polda Sumbar dan PT Jasa Raharja, diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk tepat waktu membayar PKB,” ujarnya.
Al Amin berharap kolaborasi tersebut dapat semakin memperkuat penerimaan daerah sekaligus memastikan pajak yang dibayarkan masyarakat kembali dirasakan manfaatnya melalui keberlanjutan pembangunan di Sumatera Barat.(*)
