Oleh: Alifah Aura Cipta, S.H.(Mahasiswi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas)
Dosen Pembimbing: Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum
Perkembangan startup digital telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kehadiran berbagai platform digital mempermudah masyarakat berbelanja, memperoleh layanan transportasi, mengakses jasa keuangan, hingga memasarkan produk UMKM ke pasar yang lebih luas. Transformasi ini menunjukkan bahwa teknologi bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi telah menjadi fondasi baru dalam aktivitas ekonomi nasional. Namun, di balik pesatnya perkembangan tersebut, muncul persoalan yang mulai mendapat perhatian berbagai negara, yaitu meningkatnya praktik akuisisi dan konsolidasi startup oleh korporasi digital besar. Akuisisi pada dasarnya merupakan mekanisme bisnis yang wajar. Startup memperoleh tambahan modal, teknologi, dan akses pasar, sedangkan perusahaan pengakuisisi memperoleh inovasi yang dapat memperkuat daya saingnya. Dalam banyak kasus, strategi ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan efisiensi pasar. Persoalannya menjadi berbeda ketika akuisisi dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan yang telah memiliki posisi dominan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang tumbuh bagi startup baru dan pada akhirnya menciptakan konsentrasi pasar pada segelintir pelaku usaha. Di sinilah hukum persaingan usaha diuji: apakah mampu menjaga keseimbangan antara mendorong inovasi dan mencegah praktik monopoli.
Pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi ekonomi masih sangat relevan untuk menjawab persoalan ini. Hatta menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Demokrasi ekonomi tidak menghendaki pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir pelaku usaha, tetapi mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip tersebut tetap relevan di era digital ketika kekuatan ekonomi tidak lagi hanya diukur dari kepemilikan aset fisik, tetapi juga dari penguasaan teknologi, data, dan jaringan pengguna.
Dari sudut pandang bisnis, akuisisi memang membawa banyak manfaat. Startup yang sebelumnya mengalami keterbatasan modal dapat berkembang lebih cepat setelah bergabung dengan perusahaan besar. Integrasi tersebut juga mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar, dan mempercepat inovasi teknologi. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bahkan menilai bahwa transformasi digital merupakan salah satu faktor penting yang mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi modern.
Akan tetapi, karakteristik pasar digital berbeda dengan pasar konvensional. Platform digital tumbuh melalui network effects, yaitu semakin banyak pengguna yang menggunakan suatu platform, semakin tinggi pula nilai platform tersebut bagi pengguna lainnya. Akibatnya, perusahaan yang lebih dahulu menguasai pasar akan semakin mudah memperbesar dominasinya. Hambatan bagi pendatang baru pun menjadi semakin tinggi.
Fenomena tersebut semakin diperkuat oleh penguasaan data. Dalam ekonomi digital, data merupakan aset yang sangat bernilai. Perusahaan yang menguasai data pengguna dalam jumlah besar memiliki kemampuan mengembangkan algoritma yang lebih baik, memahami perilaku konsumen secara lebih akurat, serta menghadirkan layanan yang semakin sulit disaingi. Viktor Mayer-Schönberger dan Thomas Ramge bahkan menyebut data sebagai sumber daya ekonomi baru yang menentukan daya saing perusahaan di era digital.
Kondisi inilah yang melahirkan istilah killer acquisition, yaitu praktik perusahaan dominan mengakuisisi startup yang sebenarnya berpotensi menjadi pesaing di masa depan. Secara hukum, akuisisi semacam ini belum tentu melanggar aturan. Namun secara ekonomi, praktik tersebut dapat mengurangi persaingan, mempersempit pilihan konsumen, dan menghambat lahirnya inovasi baru. Akibatnya, startup yang semestinya menjadi motor demokratisasi ekonomi justru berubah menjadi bagian dari konsentrasi kekuatan ekonomi.
Di sinilah peran negara menjadi sangat penting. Sebagai negara hukum yang menganut konsep welfare state, pemerintah tidak cukup hanya menciptakan iklim investasi yang kondusif, tetapi juga wajib memastikan bahwa manfaat ekonomi digital dapat dinikmati secara merata. Pemikiran John Maynard Keynes menegaskan bahwa negara perlu hadir ketika mekanisme pasar tidak mampu menciptakan keseimbangan dan keadilan ekonomi. Intervensi negara bukan dimaksudkan menghambat inovasi, melainkan mencegah kegagalan pasar yang dapat merugikan masyarakat.
Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), negara diberi kewenangan untuk mengawasi merger, akuisisi, serta penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. Namun, tantangan ekonomi digital berkembang jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi. Penguasaan data, algoritma, kecerdasan buatan, dan ekosistem digital belum sepenuhnya dapat diukur dengan pendekatan persaingan usaha konvensional.
Jean Tirole menjelaskan bahwa dominasi pasar digital tidak selalu muncul karena penguasaan aset fisik, melainkan karena perusahaan menguasai data, teknologi, dan jaringan pengguna. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap perusahaan digital tidak cukup hanya melihat besarnya pangsa pasar, tetapi juga harus memperhatikan penguasaan data dan potensi hambatan masuk bagi pesaing baru. Pendekatan ini menjadi penting agar regulasi mampu mengikuti perubahan karakter ekonomi digital.
Richard Posner melalui teori Economic Analysis of Law juga mengingatkan bahwa suatu regulasi harus dinilai dari manfaat sosial yang dihasilkannya. Regulasi yang terlalu longgar dapat melahirkan monopoli, sedangkan regulasi yang terlalu ketat justru berpotensi menghambat inovasi dan investasi. Karena itu, kebijakan negara harus mampu menemukan titik keseimbangan antara perlindungan persaingan usaha dan kebebasan berinovasi.
Ke depan, penguatan kewenangan KPPU menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Penilaian terhadap merger dan akuisisi perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap struktur pasar, inovasi, dan kesempatan usaha bagi startup baru. Selain itu, regulasi persaingan usaha juga harus mulai mengakomodasi aspek penguasaan data, transparansi algoritma, dan tata kelola platform digital yang selama ini menjadi sumber keunggulan perusahaan teknologi besar.
Indonesia membutuhkan startup yang tumbuh menjadi perusahaan kelas dunia. Namun, pertumbuhan tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip persaingan usaha yang sehat. Startup harus tetap menjadi sarana demokratisasi ekonomi sebagaimana dicita-citakan Pasal 33 UUD 1945, bukan justru menjadi instrumen pemusatan kekuatan ekonomi pada segelintir korporasi. Tugas negara bukan memilih antara inovasi atau persaingan, melainkan memastikan keduanya berjalan beriringan. Dengan regulasi yang adaptif dan pengawasan yang efektif, ekonomi digital Indonesia dapat terus berkembang secara inklusif, kompetitif, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.***
