PADANG PARIAMAN,mimbarnasional – Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Barat untuk meninjau langsung pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak banjir bandang, Kamis (22/1/2026). Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan diawali dengan peninjauan Huntara Danantara di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.
Rombongan Komisi VI DPR RI terdiri dari anggota lintas fraksi, di antaranya Gani Toto, K.H. Ahmad Labib, Nurwayah, Kawendra Lukistian, Iskandar, Nevi Zuairina, dan Syarifah Suraidah. Turut hadir Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, serta perwakilan BUMN dan pelaksana proyek.
Project Manager PT Nindya Karya, Syafriwal, menjelaskan bahwa pembangunan huntara ini merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto agar negara hadir cepat memberikan hunian layak bagi korban bencana. Proyek dikerjakan oleh PT Nindya Karya dengan dukungan sejumlah BUMN, seperti Semen Indonesia Group (SIG), MIND ID, Pegadaian, dan Pertamina, serta dukungan PLN dan Telkom untuk kelistrikan dan jaringan komunikasi.
Untuk lokasi Batang Anai, telah dibangun 40 unit huntara dengan progres mencapai 90 persen. Pengerjaan dilakukan dalam waktu delapan hari kerja dan ditargetkan rampung pada 24 Januari 2026. Selain Batang Anai, pembangunan huntara juga berlangsung di Kabupaten Agam dan Tanah Datar.
Di Kabupaten Agam, pembangunan dilakukan di dua lokasi, yakni Linggai Duo Koto sebanyak 20 unit dengan progres 70 persen serta Bancah sebanyak 35 unit yang masih pada tahap awal dengan progres sekitar 15 persen. Sementara itu, di Kabupaten Tanah Datar, pembangunan 28 unit huntara di kawasan Malalo telah mencapai progres 60 persen.
Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis mengapresiasi kinerja Nindya Karya dan BUMN pendukung. Ia menilai pembangunan huntara di Batang Anai jauh melampaui ekspektasi.
“Terima kasih Pak Andre Rosiade, terima kasih Danantara dan Nindya Karya. Ini di luar target dan ekspektasi kami. Saya kira dua minggu baru selesai, ternyata delapan hari sudah hampir rampung, ditambah fasilitas mini soccer, balai pertemuan, dan playground untuk anak-anak,” ujar John Kennedy Azis.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan mandat Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat terdampak bencana segera mendapatkan hunian layak benar-benar terlaksana di lapangan. Ia mengapresiasi kecepatan dan kualitas kerja Nindya Karya yang dinilainya mencerminkan transformasi BUMN.
“Di Batang Anai progresnya sudah 90 persen hanya dalam delapan hari kerja. Ini bukti nyata BUMN hadir dan bekerja efektif untuk rakyat,” kata Andre Rosiade, yang juga menyerahkan 100 paket sembako kepada warga.
Andre menambahkan, pembangunan huntara tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal sementara, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup warga melalui penyediaan fasilitas sosial seperti lapangan olahraga, balai pertemuan, dan area bermain anak.
“Komisi VI DPR RI akan terus mengawal penyelesaian pembangunan huntara di seluruh Sumatera Barat. Berdasarkan data yang kami terima, masih dibutuhkan sekitar 500 unit huntara tambahan untuk Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota,” ujarnya.
Managing Director Danantara, Rohan Hafas, menyampaikan bahwa secara nasional Danantara bersama BUMN telah membangun 1.275 unit huntara di berbagai daerah terdampak bencana. Jumlah terbanyak berada di Aceh, khususnya Aceh Tamiang dengan 600 unit dalam satu kawasan.
“Untuk Sumatera Barat, Danantara akan melanjutkan pembangunan sesuai kebutuhan terbaru dan mulai membahas rencana hunian tetap ke depan,” kata Rohan Hafas.
Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian turut mengapresiasi pembangunan huntara tersebut. Ia menilai proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya memulihkan harapan masyarakat pascabencana.
“Warga tidak hanya mendapatkan rumah sementara, tetapi juga ruang untuk bersosialisasi dan memulihkan diri,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menilai sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan pemulihan pascabencana. Ia berharap pembangunan huntara di Kabupaten Agam dan Tanah Datar dapat segera diselesaikan dengan kualitas yang sama.
Kunjungan Komisi VI DPR RI ini menegaskan komitmen pengawasan parlemen terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat serta menjadi bukti kolaborasi negara melalui BUMN dalam menghadirkan hunian yang cepat, layak, dan manusiawi bagi masyarakat terdampak. (*)
