JAKARTA,mimbarnasional – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, didampingi Amiruddin dan Tedi Barata sebagai Wakil Kepala. Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025) sore.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. Acara dimulai pukul 15.00 WIB dan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya,” ucap para pejabat baru saat mengucap sumpah.
Usai prosesi sumpah jabatan, Presiden Prabowo bersama para pejabat yang dilantik menandatangani berita acara pelantikan sebagai bentuk pengesahan resmi. Suasana upacara berlangsung khidmat dan penuh makna, dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara.
Pelantikan ini menandai transformasi resmi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN, langkah strategis yang disebut sebagai bagian dari reformasi tata kelola perusahaan milik negara. Dengan perubahan struktur ini, BP BUMN akan fokus pada pengawasan dan pembentukan kebijakan strategis bagi BUMN agar lebih efisien dan profesional.
Selain melantik pimpinan BP BUMN, Presiden Prabowo juga melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), didampingi Farid Azhar Nasution sebagai wakil ketua. Sementara itu, Doddy Zulverdi dipercaya sebagai Anggota Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, dan Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Anggota Bidang Program Penjaminan Polis.
Dua pejabat ex-officio, yakni Suminto dari Kementerian Keuangan dan Aida Suwandi Budiman dari Bank Indonesia, juga resmi bergabung dalam struktur LPS.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo turut melantik jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta beberapa wakil menteri baru.
Transformasi kelembagaan ini disebut sebagai upaya memperkuat tata kelola BUMN, mempercepat pembangunan nasional, serta menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo dalam mendorong efisiensi dan transparansi di sektor publik.(ij)
