BANDA ACEH,mimbarnasional – Polda Aceh mengungkap 38 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 45 orang sebagai tersangka dan menyita barang bukti berupa 61 juta liter solar serta 30 unit kendaraan.
Pengungkapan kasus ini berlangsung selama periode 19 Oktober hingga 15 November 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menyampaikan hasil pengungkapan tersebut dalam konferensi pers pada Selasa (17/11/2026).Dalam kesempatan itu, ia didampingi Sales Area Manager Retail Aceh Pertamina Patra Niaga, Misbah Bukhori.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengapresiasi pengungkapan yang dilakukan Polda Aceh bersama jajaran polres di wilayah tersebut.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fanda Chrismianto, mengatakan sinergi antara aparat penegak hukum dan Pertamina penting untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Aceh beserta seluruh jajaran Polres dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sinergi antara Pertamina dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran,” ujar Fanda dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11).
Ia berharap pengungkapan kasus tersebut dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan BBM subsidi. Selain itu, penindakan ini diharapkan dapat menjaga hak masyarakat yang memang berhak menerima BBM bersubsidi.
Fanda memastikan penyaluran solar di wilayah Aceh hingga kini tetap berjalan dengan baik. Pelayanan di sejumlah SPBU juga terpantau aman dan lancar sehingga masyarakat masih dapat mengakses BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan.
Pertamina Patra Niaga, kata dia, terus memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Pengawasan juga dilakukan terhadap aktivitas penyaluran di SPBU, termasuk menindaklanjuti informasi dan temuan di lapangan.
Pertamina mengingatkan BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor tertentu sesuai ketentuan pemerintah. Praktik penyalahgunaan, seperti pembelian berulang yang tidak sesuai aturan, penimbunan, hingga penjualan kembali, berpotensi mengganggu distribusi dan merugikan masyarakat yang berhak.
Masyarakat juga diajak berperan aktif mengawasi penyaluran BBM subsidi. Jika menemukan indikasi penyalahgunaan, laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum atau melalui Pertamina Contact Center 135.(*)







