PADANG,mimbarnasional – Kekhawatiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan membuat ratusan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumatera Barat turun ke jalan. Mereka mendatangi Kantor DPRD Sumbar, Kamis (25/6/2026) untuk menyuarakan dukungan terhadap program nasional tersebut sekaligus meminta pemerintah menindak pelanggaran yang terjadi tanpa menghentikan programnya.
Relawan yang tergabung dalam Aliansi Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) Sumbar menilai program tersebut telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, mulai dari peningkatan gizi hingga membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan relawan dan pelaku usaha lokal.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi agar program yang satu program berjuta manfaat ini tetap dilanjutkan. Kami mendengar berbagai isu yang mengarah pada penghentian program MBG, dan tentu kami tidak setuju,” kata Koordinator Aksi Damai MBG Sumbar, Aliman Antoris, kepada wartawan.
Menurut Aliman, jika ditemukan praktik penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan program, maka yang harus dilakukan adalah menindak oknum yang terlibat, bukan menghentikan program secara keseluruhan.
“Kalau ada yang melakukan kecurangan atau tindakan tidak baik di dalam BGN maupun SPPG, silakan ditindak. Tapi jangan hentikan programnya, karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain menyuarakan keberlanjutan MBG, para relawan juga mengkritisi kebijakan penghentian sementara operasional SPPG selama masa libur sekolah.
Aliman mengatakan kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan para relawan. Sebab, ketika dapur MBG berhenti beroperasi, insentif yang biasa diterima relawan juga ikut terhenti.
“Saat ini ada edaran agar operasional dihentikan total selama libur sekolah. Ketika SPPG stop total, relawan tidak mendapatkan insentif, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan, apalagi menjelang tahun ajaran baru yang membutuhkan biaya lebih besar,” katanya.
Karena itu, relawan mengusulkan agar distribusi makanan tetap dilakukan kepada kelompok sasaran lain, seperti peserta posyandu, sehingga dapur MBG tetap beroperasi selama masa libur sekolah.
“Kami setuju kalau distribusi ke sekolah dihentikan saat libur. Tetapi ke posyandu masih bisa dilakukan sehingga dapur tetap berjalan dan relawan tetap memiliki penghasilan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Aliman juga menyinggung persoalan keterlambatan pencairan dana operasional yang sempat terjadi di sejumlah daerah. Namun, ia memastikan hingga kini belum ada dapur MBG yang tutup di Sumbar akibat persoalan tersebut.
“Memang ada beberapa dapur yang terdampak keterlambatan pencairan dana karena persoalan di pusat. Tetapi sampai saat ini tidak ada yang tutup. Operasional masih berjalan,” katanya.
Ia menegaskan kehadiran relawan di DPRD Sumbar merupakan bentuk dukungan agar program MBG terus dilanjutkan sekaligus mendorong pemerintah membersihkan program tersebut dari berbagai praktik yang merugikan.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Muhidi yang menerima langsung perwakilan massa aksi menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
Menurut Muhidi, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja serta menggerakkan perekonomian pelaku usaha kecil dan menengah.
“Kita ingin masyarakat bahagia. Ada lapangan pekerjaan yang tercipta, gizi masyarakat meningkat, dan ekonomi masyarakat terutama UMKM ikut berkembang. Aspirasi ini tentu akan kami tindak lanjuti,” kata Muhidi.
Ia menegaskan bahwa apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program MBG, maka yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan perbaikan.
“Kalau ada yang belum maksimal ya dimaksimalkan. Kalau ada yang belum tepat sasaran ya dievaluasi. Tetapi karena ini untuk kepentingan rakyat, tentu kita mendukung,” tutupnya.(*)
