PADANG,mimbarnasional – Jaringan Pemimpin Redaksi Sumatera Barat (JPS) menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden, sejajar dengan TNI, demi menjaga independensi dan efektivitas kinerja dalam menjaga keamanan negara.
Ketua JPS Sumbar, Adrian Tuswandi, yang akrab disapa Toaix, menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden penting agar tidak terjadi intervensi dari pihak lain.
“Kita tidak ingin Polri menjadi level tiga di bawah kementerian. Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden agar perintah bisa dijalankan dengan cepat tanpa hambatan,” ujar Toaix.
Menurutnya, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka setiap instruksi Presiden akan melalui proses birokrasi yang panjang dan berpotensi memperlambat penanganan berbagai persoalan keamanan.
“Kalau harus melalui menteri terlebih dahulu, tentu akan menambah tahapan dan bisa menimbulkan berbagai persepsi. Ini berisiko membuat penanganan masalah menjadi lamban dan bertele-tele,” tambahnya.
Selain itu, JPS Sumbar juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kondusivitas nasional.
Toaix menilai delapan poin Asta Cita mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, pertahanan keamanan, hingga pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia.
“Jelas Asta Cita bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Kita semua wajib mendukung dan tidak mempolitisir program tersebut,” tegasnya.
Hal senada disampaikan penasihat JPS, Novrianto, yang akrab disapa Ucok. Ia menilai jalur komando yang langsung dari Presiden akan membuat kinerja lembaga seperti Polri dan TNI lebih efektif.
“Bayangkan jika harus melalui perintah berjenjang, tentu akan bertele-tele. Agar cepat bergerak, Polri harus tetap di bawah Presiden,” ujarnya.
Ucok juga mengajak semua pihak untuk tidak mempolitisasi kebijakan yang dinilai bertujuan baik bagi masyarakat.
“Asta Cita ini untuk kemakmuran rakyat dan kondusivitas negara. Jadi harus kita dukung bersama, bukan malah dicari celah untuk diperdebatkan,” tutupnya. (*)
