PADANG,mimbarnasional – Puluhan karangan bunga ucapan selamat yang semula berjajar di pelataran Istana Gubernuran Sumatera Barat mendadak disingkirkan petugas, Jumat (13/3/2026). Karangan bunga dari berbagai instansi dan tokoh publik itu terpaksa dipindahkan ke belakang pos pengamanan setelah agenda pelantikan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar periode 2026–2029 tiba-tiba dibatalkan.
Pembatalan mendadak itu membuat suasana di Auditorium Gubernuran yang sebelumnya dipenuhi nuansa suka cita berubah menjadi kebingungan. Sekitar pukul 09.00 WIB, enam komisioner terpilih bahkan sudah berada di lokasi untuk mengikuti prosesi pelantikan.
Mereka hadir mengenakan setelan jas hitam dan peci, didampingi keluarga serta sejumlah tamu undangan yang datang untuk menyaksikan pengambilan sumpah jabatan. Namun, prosesi yang telah dipersiapkan tersebut tak kunjung berlangsung tanpa adanya pemberitahuan resmi sebelumnya dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Salah seorang komisioner terpilih, Yusrin Trinanda, mengaku kecewa dengan pembatalan mendadak tersebut. Menurutnya, hingga saat ini para komisioner tidak pernah menerima surat resmi terkait pembatalan pelantikan.
“Kami tidak pernah menerima surat pembatalan resmi dari Pemerintah Provinsi terkait pembatalan pelantikan hari ini,” kata Yusrin saat ditemui di lokasi.
Ia menjelaskan, para komisioner sebelumnya menerima undangan pelantikan dalam bentuk soft copy pada Rabu (11/3) sore melalui rekan sesama komisioner. Setelah itu, mereka saling berkoordinasi dan mendapat konfirmasi secara lisan bahwa pelantikan akan digelar pada Jumat pukul 09.00 WIB.
Menurut Yusrin, kejadian ini menjadi catatan buruk dalam tata kelola birokrasi karena pembatalan agenda penting dilakukan tanpa komunikasi administratif yang jelas kepada pihak yang terdampak langsung.
“Kami mempertanyakan mengapa surat pembatalan resmi tidak bisa disampaikan secara patut kepada kami,” ujarnya.
Meski demikian, Yusrin menegaskan persoalan utama bukan semata-mata soal jadi atau tidaknya pelantikan, melainkan soal etika komunikasi dalam pemerintahan. Ia bersama komisioner lainnya kini hanya menunggu kejelasan jadwal pelantikan berikutnya.
Drama pembatalan ini juga memperpanjang proses panjang seleksi Komisioner KPID Sumbar yang telah berlangsung sekitar lima hingga enam bulan sejak tahun lalu. Padahal, hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) telah diserahkan DPRD Sumbar kepada Pemprov sejak Desember 2025.
“Awalnya dijadwalkan dilantik pada 4 Februari, kemudian dijadwalkan lagi pada 13 Maret. Namun hari ini kembali batal tanpa alasan resmi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumbar, Rinaldi, mengakui pembatalan tersebut terjadi akibat kesalahan internal dalam pendistribusian informasi.
Menurutnya, undangan pelantikan sudah terlanjur beredar sebelum jadwal acara benar-benar disepakati secara final dengan Gubernur Sumatera Barat.
“Undangan yang disampaikan kemarin itu merupakan kesalahan. Jadwalnya belum final, tetapi sudah terlanjur dikirim,” kata Rinaldi.
Ia menambahkan, pihaknya telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada para komisioner terpilih dan keluarga yang telah hadir di lokasi. Pemerintah provinsi, kata dia, akan kembali menjadwalkan pelantikan dengan menyesuaikan waktu Gubernur.
“Nantinya bisa saja dilaksanakan siang, besok, atau malam, tergantung celah dari jadwal beliau yang padat,” ujarnya.
Batalnya pelantikan tersebut tak hanya menyita waktu para komisioner dan keluarga yang sudah hadir, tetapi juga memunculkan sorotan terhadap koordinasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan agenda penting.(*)
