PADANG,mimbarnasional – Mahyeldi Ansharullah meminta dukungan Komisi II DPR RI agar dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang batal dipotong segera ditransfer oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ia juga meminta agar pengiriman dana tersebut disertai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai pedoman pemanfaatan di daerah.
“Sebagai daerah terdampak bencana, kami butuh banyak dana untuk pemulihan. Oleh karena itu, kami berharap TKD yang tidak jadi dipotong itu segera dikirim ke daerah agar bisa dimanfaatkan untuk pemulihan dan rehab rekon, termasuk juklak juknisnya, itu juga mesti segera dikirim agar kita di daerah tidak keliru dalam pemanfaatan,” ujar Mahyeldi.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat rapat bersama Komisi II DPR RI di Auditorium Gubernuran, Jumat (20/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi turut melaporkan kondisi lapangan pascabencana hidrometeorologi yang melanda 16 kabupaten/kota di Sumbar. Ia menyebut, total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai Rp33,5 triliun.
“Data jumlah korban yakni 267 meninggal dunia, 70 hilang, 382 luka-luka dan 10.854 jiwa mengungsi. Diperkirakan total masyarakat terdampak sebanyak 230 ribu lebih jiwa,” ungkapnya.
Mahyeldi menjelaskan, dalam pendataan dampak bencana, Pemprov Sumbar menggunakan website satu data kebencanaan yang dapat diakses publik melalui dashboardbencana.sumbarprov.go.id.
“Kami telah menyediakan informasi melalui website dashboardbencana.sumbarprov.go.id sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam penanganan bencana,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan bahwa kunjungan kerja pihaknya ke Sumbar merupakan bentuk perhatian terhadap kondisi masyarakat pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November tahun lalu.
Sebelum bertemu dengan gubernur, Aria Bima bersama rombongan telah meninjau sejumlah titik yang mengalami kerusakan signifikan di Kota Padang untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak.
“Kami ingin memastikan apa saja persoalan di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang harus diprioritaskan,” ujar Aria.
Terkait dana TKD, ia menyatakan Komisi II DPR RI akan menyuarakan aspirasi tersebut saat melakukan pertemuan dengan kementerian terkait.
Selain Aria Bima, turut hadir dalam rombongan Komisi II DPR RI antara lain Bahtra, S.PWK; Giri Rahmanda N. Kiemas; Romi Soekarno, SH; Heri Gunawan, SE, MAP; Cindy Monica Salsabila Setiawan, SM; serta Mardani Ali Sera, M.Eng, beserta para pendamping dari Komisi II DPR RI.(*)
