PADANG,mimbarnasional – Anggota Komisi V DPR RI asal Sumatera Barat, Zigo Rolanda, menegaskan bahwa pemulihan pascabencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak boleh hanya mengejar kecepatan, tetapi harus dilakukan secara terukur, berbasis teknis, dan taat regulasi.
Zigo juga mendesak pemerintah menertibkan pembangunan di zona rawan bencana, seperti di bantaran sungai dan pinggir jalan, guna mencegah munculnya masalah baru di masa mendatang.
“Kita ingin penanganan cepat, tetapi tidak boleh sembarangan. Saya minta regulasi terkait izin perumahan diperbarui. Harus ada rekomendasi teknis yang ketat dari pihak terkait. Jangan lagi ada pembiaran perumahan dibangun sangat dekat dengan bibir sungai karena itu sama saja menjemput maut saat bencana datang kembali,” kata Zigo, Selasa (27/1/2026).
Selain infrastruktur, politisi Partai Golkar itu juga menyoroti aspek perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan dan petugas di lapangan. Menurutnya, tanpa perencanaan yang matang, para pelaksana berpotensi menghadapi persoalan hukum di kemudian hari.
“Perencanaan pekerjaan itu sangat krusial. Jangan sampai karena mengejar target cepat, teman-teman di lapangan bekerja tanpa dasar perencanaan yang kuat sehingga berhadapan dengan masalah hukum. Kita harus melindungi mereka dengan payung hukum dan manajemen risiko yang jelas,” ujarnya.
Zigo turut menaruh perhatian serius pada persoalan akses air bersih, khususnya di Kota Padang. Ia menyebut banyak warga yang selama ini mengandalkan sumur kini kehilangan sumber air bersih karena sumur mereka mengering pascabencana. Kondisi tersebut diperparah dengan lumpuhnya mata pencaharian warga terdampak.
“Banyak warga di Padang yang bergantung pada sumur. Sekarang sumurnya kering dan mereka tidak memiliki suplai air sama sekali. Karena bukan pelanggan PDAM, mereka kesulitan. Saya meminta Direktorat Jenderal Cipta Karya turun tangan dan memasukkan warga terdampak ini ke dalam sambungan PDAM secara gratis melalui pendanaan Cipta Karya. Ini murni urusan kemanusiaan,” ujar Zigo.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan BUMN yang ditunjuk sebagai pelaksana pemulihan agar tidak sekadar menjadi pengumpul laporan dari pekerjaan pihak lain. Zigo menekankan pentingnya kejujuran data di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
“Kalau sungai itu sudah dibersihkan oleh swasta atau relawan dengan alat berat mandiri, BUMN jangan mengklaim itu sebagai pekerjaannya dalam laporan resmi. Kejujuran data adalah kunci agar anggaran pemulihan tepat sasaran,” tegasnya.
Berdasarkan data teknis yang diterima Komisi V DPR RI, kerusakan akibat bencana meliputi 31 ruas jalan nasional, 41 sungai dengan tingkat kerusakan berat, serta 38.670 unit rumah warga terdampak.
Zigo memastikan Komisi V DPR RI akan terus mengawal seluruh proses pemulihan pascabencana agar berjalan sesuai rencana dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Komisi V akan memastikan seluruh rencana pemulihan pascabencana tidak jalan di tempat dan benar-benar dirasakan oleh rakyat yang tengah menderita,” pungkasnya.(*)
