JAKARTA,mimbarnasional 1 Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan agenda pemulihan Sumatera Barat (Sumbar) pascabencana. Salah satu fokus utama yang ia dorong adalah pemulihan dan pembangunan kembali sistem irigasi pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.
Hal tersebut disampaikan Rahmat dalam pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Menurut Rahmat, persoalan irigasi tidak bisa dipandang sebagai isu sektoral semata. Ia menilai, keberadaan irigasi berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, keberlanjutan ekonomi petani, hingga stabilitas pasokan komoditas nasional.
“Kalau kita bicara pemulihan Sumbar pascabencana, maka irigasi adalah pintu masuknya. Tanpa irigasi yang berfungsi, produktivitas petani akan terus turun dan efeknya berantai ke ekonomi daerah,” kata Rahmat.
Ia menambahkan, Sumatera Barat memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan, khususnya di wilayah barat Indonesia. Karena itu, kerusakan infrastruktur irigasi dinilai berpotensi berdampak luas, tidak hanya bagi daerah, tetapi juga secara nasional.
Berdasarkan inventarisasi awal, Rahmat menyebut kebutuhan anggaran untuk pemulihan irigasi di Sumbar diperkirakan mencapai Rp 2 triliun. Angka tersebut mencakup perbaikan jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier yang terdampak bencana.
“Saya di Komisi IV DPR RI akan mendorong agar pemulihan irigasi Sumbar masuk dalam prioritas pembahasan anggaran. Koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi kunci agar program pemulihan bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Rahmat juga menekankan peran vital irigasi dalam menjaga posisi Sumbar sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional. Selama ini, Sumbar dikenal sebagai salah satu lumbung beras di wilayah barat Indonesia, sekaligus pemasok sejumlah komoditas pertanian lainnya, bahkan hingga ke luar negeri.
“Ini yang harus sama-sama kita jaga. Kalau sektor pertanian terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tapi juga pasar dan masyarakat luas,” jelasnya.
Selain itu, Rahmat menyoroti pentingnya pelibatan pemerintah daerah dan kelompok tani dalam perencanaan pemulihan irigasi. Ia menilai pendekatan top-down tanpa memahami kondisi lapangan berisiko menghasilkan pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan.
“Pelibatan daerah dan kelompok tani penting agar pembangunan irigasi benar-benar menjawab persoalan di lapangan, bukan sekadar proyek,” katanya.
Tak hanya irigasi, Rahmat menegaskan pemulihan sektor pertanian pascabencana juga harus menyentuh aspek pendukung lain, seperti perbaikan akses jalan produksi, ketersediaan benih, serta perlindungan petani dari risiko gagal panen.
“Komitmen kita jelas, pemulihan Sumbar tidak boleh setengah-setengah. Irigasi harus pulih, pertanian harus bangkit, dan ekonomi masyarakat harus kembali bergerak,” pungkasnya.(*)
