SOLOK,mimbarnasional – Krisis air yang melanda Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, menjadi perhatian serius berbagai pihak. Dampaknya kini mulai dirasakan para petani, yang menghadapi ancaman gagal panen di lebih dari 70 hektare lahan pertanian.
Persoalan ini dibahas dalam pertemuan lintas sektor yang digelar pada Selasa (5/8), dengan melibatkan Dinas PUPR, Dinas Pertanian, camat setempat, serta Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh.
Dalam forum tersebut, Rahmat menekankan bahwa krisis ini tidak hanya berdampak pada sawah yang telah lama digarap, tetapi juga mengancam keberhasilan sekitar 30 hektare sawah cetak baru yang belum lama dibuka.
“Kita tidak bisa membiarkan petani terus menunggu. Masalah ini sudah saya kawal sampai ke tingkat kementerian terkait, terutama karena ini berada dalam lingkup kerja Komisi IV,” tegas Rahmat.
Data sementara mencatat total lahan terdampak mencapai lebih dari 40 hektare sawah produktif serta 30 hektare sawah cetak baru yang belum dapat dimanfaatkan optimal akibat minimnya pasokan air. Penurunan debit air dari hulu yang selama ini menjadi sumber irigasi utama diduga menjadi penyebab utama krisis ini.
Rahmat menegaskan, penanganan tidak cukup dilakukan secara jangka pendek. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun solusi jangka panjang dan berkelanjutan.
Salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk rehabilitasi kawasan hutan yang terdampak kebakaran.
“Kami sedang berkoordinasi agar Kementerian Kehutanan bisa membantu pengadaan bibit produktif. Kita juga ingin memastikan proses penanganan ini tidak berhenti di forum, tapi dilanjutkan dengan aksi nyata,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah segera menyusun proposal resmi untuk diajukan ke kementerian terkait.
“Tanpa dokumen resmi, bantuan dari pemerintah pusat tidak bisa disalurkan secara maksimal,” ujar Rahmat.
Lebih jauh, Rahmat menyebut akan memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Balai Wilayah Sungai dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), apabila diperlukan.
“Kita harus melihat ini secara menyeluruh. Kalau hutannya rusak, air tidak mengalir. Kalau air tidak ada, sawah gagal panen. Ini tidak bisa ditangani secara sektoral,” katanya.
Rahmat juga mengimbau agar seluruh elemen, mulai dari perangkat kecamatan hingga pemerintah nagari, aktif membangun komunikasi dengan kementerian.
“Saya akan terus dorong dan kawal ini di pusat. Tapi tentu kita butuh gerak bersama. Pemerintah daerah harus responsif, masyarakat harus siap berkolaborasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Imran, menjelaskan bahwa krisis air yang terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh kerusakan kawasan hutan di wilayah perbukitan.
“Kebakaran hutan beberapa waktu lalu membuat kawasan pinus menjadi terbuka. Ini berdampak pada kemampuan kawasan tersebut menahan air hujan dan menjaga ketersediaan air tanah,” jelas Imran.(ij)
