PADANG,mimbarnasional – Bawaslu Kota Padang mendorong penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya terlibat aktif dalam pengawasan pemilu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak politik dan akses yang setara dalam setiap tahapan pemilu.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat bertajuk Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Kantor Bawaslu Kota Padang, Rabu (11/11/2026).
Ketua Bawaslu Kota Padang, Eris Nanda, mengatakan pendidikan kepemiluan tidak boleh hanya menyasar kelompok masyarakat tertentu. Penyandang disabilitas juga harus mendapatkan akses informasi dan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pengawasan pemilu.
“Kita sudah menjajaki komunikasi dengan sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan kelompok disabilitas. Ke depan, kita juga merencanakan penyediaan penerjemah atau juru bahasa isyarat untuk mempermudah penyampaian informasi kepemiluan,” kata Eris.
Menurutnya, penyandang disabilitas tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek sosialisasi. Mereka juga harus diberi ruang untuk berpartisipasi langsung dalam mengawasi jalannya proses demokrasi.
Eris menegaskan, pemenuhan aksesibilitas perlu diperhatikan sejak tahapan pemutakhiran data pemilih hingga pemungutan suara. Dengan begitu, seluruh warga dapat menggunakan hak pilih tanpa hambatan.
Anggota Bawaslu Kota Padang, Firdaus Yusri, mengatakan pengawasan terhadap pemenuhan hak kelompok rentan harus dilakukan sejak awal tahapan pemilu, termasuk dalam penyiapan tempat pemungutan suara (TPS).
Ia menilai aksesibilitas TPS masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Fasilitas dan pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas agar mereka dapat menggunakan hak pilih secara mandiri.
“Bawaslu juga mulai membangun komunikasi dengan kelompok disabilitas serta mendorong penyediaan pendamping dan penerjemah sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Padang, Akhiro Murio, menekankan pentingnya memahami karakteristik setiap kelompok disabilitas. Menurutnya, setiap kelompok memiliki kebutuhan berbeda sehingga pendekatan komunikasi dan pendampingan tidak bisa disamakan.
Anggota Bawaslu lainnya, Rahmad Ramli, menyoroti pentingnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ia menyebut pengawasan terhadap proses pendataan menjadi bagian dari tugas Bawaslu sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Menurut Rahmad, data pemilih perlu dievaluasi secara berkala karena terus mengalami perubahan. Pengawasan juga harus mampu mencegah persoalan pendataan yang berpotensi menyebabkan warga kehilangan hak pilih.
Melalui upaya tersebut, Bawaslu Kota Padang berharap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya tidak hanya mendapatkan fasilitas yang layak saat pemilu, tetapi juga memiliki kesempatan terlibat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.(*)
