PADANG,mimbarnasional – Penindakan pelanggaran lalu lintas di Sumatera Barat selama Operasi Patuh 2026 turun 54 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini seiring dengan kebijakan polisi yang lebih mengutamakan edukasi dan pencegahan kepada pengendara.
Kabag Bin Opsnal (Kepala Bagian Pembinaan Operasional) Polda Sumbar, Kompol Rony
Tirtana, mengatakan Operasi Patuh yang berakhir pada 8 November tersebut lebih mengedepankan langkah preemtif dan preventif dibandingkan penindakan.
“Operasi Patuh tahun ini lebih ke preemtif dan preventif. Tujuannya supaya kesadaran masyarakat tumbuh dari diri masing-masing, bukan semata-mata karena adanya penindakan,” kata Roni, Senin (10/11/2026).
Meski demikian, polisi tetap melakukan penindakan terhadap pengendara yang melanggar aturan. Namun, penindakan menjadi langkah terakhir setelah upaya edukasi dan imbauan dilakukan.
Menurut Roni, kegiatan preemtif dan preventif selama operasi mengalami peningkatan cukup signifikan. Sementara penindakan mengalami penurunan sekitar 50 persen dibandingkan operasi sebelumnya.
“Ini merupakan awal bagi kami supaya kesadaran masyarakat meningkat secara bertahap. Insyaallah tingkat kepatuhan masyarakat juga akan semakin baik,” ujarnya.
Berdasarkan data Polda Sumbar, jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas pada 2026 tercatat sebanyak 6.026 kasus. Angka tersebut turun 7.150 kasus atau 54 persen dibandingkan 2025 yang mencapai 13.176 kasus.
Penurunan paling besar terjadi pada tilang manual. Dari sebelumnya 6.969 kasus pada 2025, menjadi 630 kasus pada 2026 atau turun 91 persen.
Penindakan melalui teguran juga turun 14 persen, dari 5.963 menjadi 5.125 kasus. Sementara ETLE statis turun 13 persen, dari 239 menjadi 207 kasus.
Sebaliknya, penindakan melalui ETLE Mobile meningkat dari lima kasus pada 2025 menjadi 64 kasus pada 2026 atau naik 1.180 persen.
Pelanggaran Helm dan Melawan Arus Masih Ditemukan
Roni menyebut pelanggaran yang masih banyak ditemukan petugas di lapangan adalah pengendara yang melawan arus dan tidak menggunakan helm.
“Yang banyak itu melawan arus dan tidak memakai helm. Itu pelanggaran yang sangat umum, sehingga memang perlu dilakukan penindakan,” jelasnya.
Berdasarkan data pelanggaran kendaraan roda dua, pengendara yang tidak menggunakan helm SNI tercatat sebanyak 601 kasus pada 2026. Jumlah itu turun 85 persen dibandingkan 2025 yang mencapai 3.997 kasus.
Pelanggaran melawan arus juga turun drastis dari 467 menjadi enam kasus. Sementara pengendara di bawah umur turun dari 612 menjadi 16 kasus.
Selain itu, pelanggaran berboncengan lebih dari satu orang turun dari 86 menjadi lima kasus. Penggunaan ponsel saat berkendara yang sebelumnya tercatat 93 kasus juga tidak ditemukan dalam data penindakan 2026.
Polisi berharap penurunan angka pelanggaran tersebut diikuti peningkatan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, sehingga keselamatan di jalan raya dapat terus terjaga.(*)
