JAKARTA,mimbarnasional – Anggota DPR RI dari Komisi VI, Rahmat Saleh, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan yang tepat agar tidak berdampak lebih luas terhadap perekonomian nasional.
Rahmat mengatakan pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan langkah jangka pendek, tetapi juga harus menyiapkan kebijakan yang mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang.
“Saat nilai tukar rupiah mengalami tekanan, pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang jelas dan terukur. Langkah yang diambil harus mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat sektor-sektor produktif,” kata Rahmat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Politikus asal Sumatera Barat itu menilai salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah pola belanja pemerintah. Ia mengingatkan agar penggunaan anggaran negara lebih diarahkan pada sektor yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Rahmat, pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola belanja yang bersifat konsumtif. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, ruang fiskal dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
“Belanja pemerintah harus lebih fokus pada program yang memiliki efek berganda bagi perekonomian. Pengeluaran yang kurang produktif perlu dievaluasi agar anggaran bisa dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Selain itu, Rahmat juga menyoroti pentingnya memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penopang ekonomi nasional. Menurutnya, koperasi memiliki posisi strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama di daerah dan sektor usaha kecil.
Ia menilai penguatan koperasi tidak hanya akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga membantu pemerataan manfaat pembangunan.
“Koperasi harus mendapat dukungan yang lebih kuat. Sektor ini bisa menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperluas pemerataan ekonomi,” katanya.
Tak hanya itu, Rahmat juga menekankan perlunya pembenahan tata kelola badan usaha milik negara (BUMN). Menurut dia, BUMN harus dikelola secara profesional dan transparan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
“Transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan setiap kebijakan bisnis yang dijalankan memberikan manfaat bagi negara,” ujarnya.
Rahmat berharap pemerintah dapat segera menerjemahkan berbagai tantangan ekonomi yang muncul saat ini ke dalam kebijakan yang efektif. Ia meyakini penguatan sektor riil, koperasi, dan tata kelola BUMN yang lebih baik dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Pemerintah harus mengambil langkah yang bijak, terutama dalam mengendalikan belanja konsumtif, memperkuat koperasi, dan meningkatkan transparansi pengelolaan BUMN. Dengan langkah yang tepat, ekonomi nasional akan lebih kuat menghadapi berbagai tantangan,” tutupnya.(*)
