JAKARTA,mimbarnasional – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada Senin, 9 Februari 2026, menjadi momentum refleksi atas peran strategis media dalam pembangunan nasional, khususnya di sektor pangan dan agraria.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menilai pers memiliki tanggung jawab moral untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan realitas yang dihadapi petani, nelayan, dan masyarakat pesisir di lapangan.
Menurut Rahmat, tanpa pengawasan media, kebijakan besar di sektor pertanian berisiko melenceng dari tujuan awal. Narasi yang dibangun media, kata dia, turut menentukan keberlangsungan hidup pelaku sektor agraris.
“Pers bukan sekadar penyampai berita, tapi pilar pengawasan. Banyak persoalan di lapangan yang baru mendapat perhatian serius setelah diberitakan media,” ujar Rahmat saat ditemui di Jakarta, Senin (9/2).
Ia mencontohkan persoalan fluktuasi harga gabah, distribusi subsidi pupuk, hingga kendala irigasi yang kerap luput dari data administratif, namun nyata dirasakan petani. Di sinilah, kata Rahmat, jurnalisme kritis namun konstruktif sangat dibutuhkan.
“Kami di DPR sangat terbantu dengan laporan jurnalistik yang mendalam. Sering kali, data di atas kertas berbeda dengan kenyataan di sawah atau pasar,” katanya.
Rahmat juga menyoroti tantangan sektor pangan ke depan yang semakin kompleks, mulai dari krisis iklim hingga masifnya alih fungsi lahan. Ia berharap pers dapat mengedukasi publik soal pentingnya regenerasi petani, mengingat mayoritas petani Indonesia kini berusia lanjut.
“Swasembada jangan hanya jadi angka. Kesejahteraan petani dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Selain itu, Rahmat menekankan pentingnya transparansi data pangan nasional. Ia mengajak pers tetap objektif dalam mengawal informasi stok dan distribusi pangan agar tidak dimanfaatkan spekulan untuk memainkan harga.
Di momen HPN ini, Rahmat menyampaikan apresiasi kepada jurnalis yang konsisten meliput sektor pangan dan lingkungan, meski kerap dianggap kurang menarik secara komersial.
“Pers yang sehat akan melahirkan kebijakan yang sehat. Sinergi antara media dan legislatif perlu terus diperkuat demi keadilan bagi rakyat, khususnya di sektor pangan dan lingkungan hidup,” pungkasnya.(*)
