JAKARTA,mimbarnasional 1 Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menilai pemaparan pemerintah terkait tingkat kerusakan sektor pertanian pascabencana belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Rahmat mengawali pernyataannya dengan mengapresiasi langkah cepat para menteri yang turun langsung ke daerah terdampak bencana. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi kehadiran para menteri di daerah bencana dan langkah-langkah respons cepat yang dilakukan. Bantuan berupa beras dan minyak goreng dari Kementerian Pertanian sangat membantu dan dirasakan langsung oleh warga,” ujar Rahmat.
Meski demikian, legislator Fraksi PKS itu menegaskan masih terdapat persoalan krusial yang harus segera dibenahi, yakni akurasi data kerusakan sektor pertanian.
Ia menilai ketidaksesuaian data akan berdampak langsung pada perencanaan serta perhitungan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana.
“Dengan segala hormat kepada tim kementerian, saya harus menyampaikan bahwa data yang dipaparkan tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Jika datanya keliru, maka estimasi anggaran pemulihan juga akan meleset,” katanya.
Rahmat mencontohkan kondisi di Sumatera Barat yang dalam paparan pemerintah pusat disebut tidak mengalami kerusakan bendungan dan jaringan irigasi. Menurutnya, data tersebut bertolak belakang dengan laporan dari daerah.
“Dalam paparan disebutkan irigasi dan bendungan tidak mengalami kerusakan sama sekali. Ini jelas tidak sesuai kenyataan. Bendungan Gunung Nago dan puluhan jaringan irigasi lainnya mengalami kerusakan, tetapi tidak tercatat,” ungkapnya.
Berdasarkan laporan pemerintah daerah, lanjut Rahmat, kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat diperkirakan mendekati Rp2 triliun. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan proyeksi anggaran yang saat ini disiapkan pemerintah pusat.
“Kalau anggaran yang disiapkan hanya sekitar Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi, kami menilai jumlah itu belum memadai,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah segera melakukan verifikasi ulang dan menyelaraskan data kerusakan dengan pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan dan penganggaran pemulihan pascabencana dapat disusun secara akurat dan tepat sasaran.(*)
