PADANG,mimbarnasional -Rumah yang diharapkan menjadi tempat tinggal nyaman justru menyisakan persoalan bagi 14 konsumen Perumahan Cluster Classical City di Jalan Saiyo V, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat.
Alih-alih mendapatkan hunian dengan fasilitas sesuai penawaran, para konsumen mengaku menemukan sejumlah ketidaksesuaian setelah rumah ditempati. Mulai dari kondisi bangunan yang belum tuntas, jalan lingkungan yang belum diaspal, drainase, hingga fasilitas keamanan perumahan.
Persoalan tersebut akhirnya membawa 14 warga menempuh jalur hukum. Mereka melaporkan pengembang, PT SES Mandiri Gemilang, ke Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang.
Salah seorang warga, H Masrigi Rajo Lelo, mengatakan para konsumen awalnya tertarik membeli rumah karena pengembang menawarkan konsep hunian eksklusif dengan sistem klaster dan berbagai fasilitas pendukung.
Harga rumah yang dipasarkan pun tidak murah, berkisar Rp 900 juta hingga Rp 1,2 miliar.
“Kami tidak mempersoalkan harga. Ada yang membeli Rp 900 juta, Rp 1 miliar sampai Rp 1,2 miliar. Namun, setelah dibeli ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan,” kata Masrigi, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, persoalan mulai terlihat setelah konsumen menempati rumah masing-masing. Sejumlah pekerjaan bangunan disebut belum diselesaikan, termasuk bagian plester dinding.
Kondisi lingkungan perumahan juga menjadi sorotan. Jalan yang seharusnya menunjang kenyamanan penghuni masih berupa tanah bercampur batu dan belum diaspal. Warga turut mempersoalkan sistem drainase yang dinilai tidak sesuai dengan harapan.
Salah satu yang paling disorot adalah lebar jalan lingkungan. Masrigi menyebut gambar rencana tapak atau site plan yang diperlihatkan saat pemasaran mencantumkan lebar jalan 8 meter. Namun, kondisi di lapangan disebut berbeda.
“Misalnya, dalam site plan dijanjikan lebar jalan delapan meter. Namun, kenyataannya tanah yang tersedia hanya sekitar empat meter,” ujarnya.
Tak hanya itu, konsep perumahan dengan sistem keamanan satu pintu atau one gate system yang sebelumnya ditawarkan juga belum terwujud.
Bagi para konsumen, persoalan ini bukan semata soal fasilitas yang belum selesai. Mereka menilai ada perbedaan antara gambaran hunian yang ditawarkan saat transaksi dengan kondisi yang diterima setelah rumah dibeli.
Masrigi menyebut warga sebenarnya telah berulang kali berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui mediasi dengan pihak pengembang. Namun, sejumlah tuntutan konsumen belum juga terealisasi.
“Kami sudah beberapa kali mediasi, tetapi mereka tidak bisa merealisasikannya. Kami hanya ingin meminta pertanggungjawaban pengembang atas apa yang telah dijanjikan,” ungkapnya.
Tempuh Jalur Hukum
Kuasa hukum 14 warga dari Kantor Hukum LEGALITY, Suharizal, mengatakan pihaknya mendampingi para konsumen menempuh jalur hukum atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen.
Menurut Suharizal, keputusan warga membeli rumah tidak terlepas dari informasi yang disampaikan pengembang melalui brosur, gambar site plan, serta materi promosi yang menggambarkan konsep perumahan klaster.
Namun, kondisi yang diterima konsumen dinilai tidak mencerminkan penawaran tersebut.
“Yang dipersoalkan bukan sekadar fasilitas yang belum selesai, tetapi adanya ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan dalam promosi dengan kondisi yang diterima konsumen,” kata Suharizal.
Dia menjelaskan, laporan ke Polda Sumbar telah diterima melalui SPKT dengan Nomor LP/B/319/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT tertanggal 26 Oktober 2026.
Laporan serupa juga disampaikan ke Polresta Padang dengan Nomor LP/B/1067/X/2026/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT tertanggal 27 Oktober 2026.
Suharizal menilai dugaan tersebut berpotensi berkaitan dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Ketentuan tersebut mengatur larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dalam label, keterangan, iklan, maupun promosi penjualan.
Dalam proses penanganan laporan, sejumlah saksi disebut telah menjalani pemeriksaan. Pihak yang dilaporkan di antaranya Direktur PT SES Mandiri Gemilang berinisial SW serta jajaran komisaris perusahaan.
Suharizal berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional agar hak-hak konsumen memperoleh kepastian hukum.
Hingga berita ini ditulis, pihak manajemen PT SES Mandiri Gemilang selaku pengembang Perumahan Cluster Classical City masih diupayakan untuk dimintai konfirmasi terkait berbagai keluhan dan laporan warga tersebut.(*)
