JAKARTA,mimbarnasional – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatera hingga 18 Desember 2025 menimbulkan dampak kemanusiaan dan kerusakan infrastruktur yang sangat luas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia mencapai 1.068 orang, sementara 190 orang masih dinyatakan hilang.
Selain korban jiwa, bencana tersebut memaksa 537.185 jiwa mengungsi di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala BNPB Jenderal TNI Suharyanto mengatakan penanganan darurat masih terus dilakukan secara intensif, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak paling parah dan sulit dijangkau akibat kerusakan akses jalan.
“Operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung dengan mengerahkan seluruh potensi, baik TNI, Polri, relawan, maupun pemerintah daerah,” kata Suharyanto, Kamis (18/12).
Berdasarkan data BNPB, Aceh menjadi provinsi dengan jumlah korban tertinggi. Di wilayah tersebut tercatat 456 orang meninggal dunia, 31 orang hilang, dan 506.946 orang mengungsi. Sumatera Utara mencatat 366 orang meninggal, 75 orang hilang, serta 21.161 pengungsi. Sementara di Sumatera Barat, korban meninggal mencapai 246 orang, 84 orang hilang, dan 9.078 orang mengungsi.
Bencana banjir dan longsor juga menyebabkan kerusakan besar pada permukiman warga. Di Aceh, sebanyak 46.779 rumah mengalami rusak ringan, 22.951 rumah rusak sedang, dan 36.328 rumah rusak berat. Sumatera Utara mencatat 19.651 rumah rusak ringan, 3.899 rusak sedang, dan 5.158 rusak berat. Adapun di Sumatera Barat, kerusakan meliputi 6.933 rumah rusak ringan, 2.959 rusak sedang, dan 2.559 rusak berat.
“Secara keseluruhan, jumlah rumah terdampak bencana di Sumatera mencapai 147.217 unit, dengan rincian 73.363 unit rusak ringan, 29.809 unit rusak sedang, dan 44.045 unit rusak berat,” ujar Suharyanto.
Operasi SAR Masih Berlangsung
BNPB melaporkan operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung di sejumlah wilayah. Di Aceh, operasi SAR dilakukan di enam kabupaten, yakni Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bireuen, dan Nagan Raya.
Di Sumatera Utara, pencarian dilakukan di empat sektor, meliputi dua sektor di Tapanuli Tengah, satu sektor di Tapanuli Selatan, dan satu sektor di Kota Sibolga. Sementara di Sumatera Barat, operasi SAR dilaksanakan di lima sektor dengan fokus di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar.
Kerusakan Infrastruktur
Kerusakan jalan dan jembatan turut menghambat distribusi bantuan dan mobilitas warga. Di Aceh, tercatat 38 ruas jalan nasional dan 16 jembatan nasional terdampak, serta 20 lokasi jalan daerah dan 42 jembatan daerah mengalami kerusakan.
Di Sumatera Utara, sebanyak 12 ruas jalan nasional dan empat jembatan nasional terdampak, ditambah 19 ruas jalan daerah dan enam jembatan daerah. Sementara di Sumatera Barat, kerusakan meliputi 30 ruas jalan nasional, 13 jembatan nasional, 81 lokasi jalan daerah, dan 47 jembatan daerah.
Untuk status jalan nasional, di Aceh terdapat 13 ruas yang masih terputus, terutama di jalur lintas tengah. Di Sumatera Utara, tiga ruas jalan utama masih terputus akibat longsor dan jembatan ambruk.
“Di Sumatera Barat, satu ruas jalan Sicincin–Padang Panjang masih diberlakukan sistem buka-tutup dengan pembatasan jam dan muatan, sementara 29 ruas lainnya sudah dapat digunakan,” kata Suharyanto.
Distribusi Logistik dan Hunian Sementara
Hingga 17 Desember 2025, total logistik yang masuk ke Posko Klaster Logistik Nasional mencapai 1.189 ton, dengan 1.100,8 ton telah disalurkan ke tiga provinsi terdampak. BNPB juga menyiapkan buffer stock 88,2 ton di gudang Halim. Distribusi logistik melalui bandara utama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat mencapai 253,49 ton.
Terkait hunian sementara, Aceh mencatat 17 kabupaten/kota telah mengajukan pembangunan huntara, dengan empat daerah menetapkan lokasi. Di Sumatera Utara, lima dari tujuh daerah terdampak telah mengusulkan lokasi dan jumlah unit huntara, dengan pembangunan di Tapanuli Utara mulai berjalan sejak 13 Desember 2025.
Sementara di Sumatera Barat, lima kabupaten/kota telah menyelesaikan pematangan lahan dan memulai pembangunan hunian sementara, termasuk di Kabupaten Agam yang resmi dimulai pada 18 Desember 2025.
BNPB menegaskan akan terus mempercepat penanganan darurat, pemulihan akses vital, serta pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi hingga memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.(ij)
