LIMAPULUHKOTA,mimbarnasional – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kamis (19/11/2026).
Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026.
OJK menyebut, keputusan ini merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk memperkuat industri perbankan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Sebelum izin usahanya dicabut, BPR LPN Labuh Gunung telah lebih dahulu ditetapkan dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) pada 5 November 2025. Penetapan itu dilakukan karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bank tersebut berada di bawah 12 persen.
Namun, upaya penyehatan yang diberikan OJK kepada pengurus dan pemegang saham tidak membuahkan hasil.
Pada 30 Oktober 2026, OJK kemudian menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR). Langkah ini diambil setelah bank tersebut dinilai tidak mampu mengatasi persoalan permodalan dan likuiditas.
Selanjutnya, berdasarkan keputusan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026, LPS menetapkan penanganan BPR LPN Labuh Gunung melalui proses likuidasi.
LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. Permintaan itu ditindaklanjuti OJK melalui keputusan pencabutan izin usaha yang berlaku pada 19 November 2026.
Dengan pencabutan izin tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan nasabah sekaligus melaksanakan proses likuidasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
OJK mengimbau seluruh nasabah BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang. Sebab, simpanan masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.(*)







