PADANG,mimbarnasional – Polemik kelangkaan dan lonjakan harga susu UHT di berbagai daerah dinilai kian mengkhawatirkan. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Sumatera Barat pun menyerukan penghentian sementara penggunaan susu UHT dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Seruan tersebut disampaikan Ketua GAPEMBI Sumatera Barat, Agung Adithia Lingga, sebagai respons atas kondisi pasar susu UHT yang dinilai tidak wajar dan berpotensi mengganggu keberlangsungan program strategis nasional tersebut.
“Kami menyampaikan sikap yang jelas dan tegas. Untuk sementara waktu, SPPG kami imbau agar tidak menggunakan susu UHT sebagai menu MBG. Kelangkaan dan lonjakan harga yang terjadi saat ini sudah memberatkan dan mencederai semangat program,” ujar Agung di Padang, Rabu (28/1/2026).
Agung menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program pengadaan makanan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan generasi bangsa. Karena itu, ketika salah satu komponen menu justru menjadi objek spekulasi dan diduga mengalami penimbunan, dampaknya langsung dirasakan oleh anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
“Jika ada pihak yang bermain di balik kelangkaan susu UHT, sesungguhnya mereka sedang mengambil keuntungan dari hak gizi anak-anak. Ini bukan persoalan bisnis biasa, tetapi persoalan moral dan kemanusiaan,” tegasnya.
Menurut Agung, kondisi di lapangan menunjukkan ketimpangan antara pasokan dan harga yang tidak sejalan dengan mekanisme distribusi normal. Situasi tersebut memunculkan indikasi adanya praktik penimbunan dan permainan rantai pasok demi keuntungan sepihak.
Sebagai langkah alternatif, GAPEMBI Sumbar mendorong pengelola SPPG untuk mengalihkan sumber protein dari susu UHT ke bahan pangan lain yang setara nilai gizinya, mudah diakses, dan berbasis lokal.
“Protein tidak hanya berasal dari susu UHT. Kita punya telur, ikan, tahu, tempe, kacang-kacangan, serta berbagai pangan lokal bergizi lainnya. Ini bukan penurunan kualitas, justru penguatan kemandirian pangan,” jelasnya.
Ia menekankan, penyesuaian menu harus tetap mengacu pada standar gizi yang telah ditetapkan sehingga kualitas Program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga. Selain itu, pendekatan berbasis pangan lokal dinilai dapat menggerakkan ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada komoditas yang rawan dimonopoli.
Lebih lanjut, GAPEMBI Sumatera Barat juga mendesak aparat penegak hukum dan satuan tugas terkait untuk segera menyelidiki dugaan penimbunan dan permainan harga susu UHT.
“Kami meminta aparat penegak hukum atau satgas berwenang melakukan penyelidikan menyeluruh. Jika benar ada penimbunan atau pengaturan pasokan, hal itu harus dibongkar. Negara tidak boleh kalah oleh spekulan,” kata Agung.
Ia menilai pembiaran terhadap praktik tersebut berpotensi menjadi preseden buruk karena membuka ruang bagi pihak tertentu memanfaatkan program negara demi keuntungan pribadi, sementara dampaknya justru dirasakan oleh mitra pelaksana dan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Agung mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, distributor, hingga regulator, untuk menjaga integritas Program Makan Bergizi Gratis.
“MBG adalah ikhtiar bersama untuk membangun Generasi Emas Indonesia. Jangan nodai program ini dengan praktik ekonomi yang tidak bertanggung jawab. Kami di GAPEMBI siap berdiri di barisan yang menjaga keberlanjutan program,” pungkasnya.
GAPEMBI Sumatera Barat berharap seruan ini menjadi sinyal peringatan bagi pelaku pasar sekaligus dorongan bagi negara untuk segera bertindak demi melindungi kepentingan publik dan masa depan anak-anak Indonesia. (*)
