PADANG,mimbarnasional – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada akhir tahun lalu menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur sungai dan berdampak langsung pada keselamatan serta aktivitas masyarakat di sekitarnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) bergerak cepat melakukan penanganan sungai sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana.
Saat ini, sebanyak 21 sungai terdampak banjir di Sumatera Barat tengah ditangani oleh KemenPU dan ADHI. Pekerjaan tersebut tersebar di lima sungai di Kabupaten Solok, enam sungai di Kabupaten Tanah Datar, serta 10 sungai di Kabupaten Agam. Total panjang sungai yang ditangani mencapai 35,8 kilometer dan hingga kini proses pengerjaan masih terus berlangsung.
Dalam pelaksanaannya, ADHI mengerahkan 19 unit alat berat excavator dan melibatkan sekitar 150 personel yang terdiri dari tenaga teknis hingga supervisor. Seluruh tim bekerja secara terkoordinasi di 21 titik sungai terdampak dengan metode pekerjaan yang dilakukan secara bertahap dan terukur.
Penanganan sungai difokuskan pada normalisasi alur sungai, pembersihan material sisa banjir, serta perbaikan kerusakan akibat luapan air. Selama proses berlangsung, aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan sekitar tetap menjadi perhatian utama.
Direktur Utama ADHI, Moeharmein Zein Chaniago, mengatakan penanganan sungai ini tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga menjadi bagian dari langkah mitigasi jangka menengah agar fungsi sungai kembali optimal.
“Melalui kolaborasi bersama Kementerian PU, ADHI berupaya hadir langsung di lapangan untuk mempercepat penanganan sungai pascabanjir. Ini menjadi langkah penting dalam memulihkan kondisi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di wilayah terdampak,” ujarnya.
Melalui kerja kolaboratif dan respons cepat di lapangan, diharapkan fungsi sungai dapat segera pulih sehingga risiko banjir susulan dapat ditekan. ADHI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur nasional sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam membangun infrastruktur yang andal dan berkelanjutan.(*)
