Agam, Mimbar — Anggota DPR RI asal Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina pada moment rutin akhir pekan turun lapang ke daerah pemilihannya, berdialog dengan tokoh masyarakat Kabupaten Agam.
Pasca pemilihan walinagari serentak beberapa waktu lalu, telah terpilih para wali nagari yang merupakan tokoh lokal yang akan memimpin nagari-nagari. Ia berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan para wali nagari terpilih dan melakukan dialog berbagai tema dari mulai perkenalan hingga membahas pembangunan kawasan-kawasan potensial.
“Pertemuan Saya dengan para wali nagari ini di Agam ini dalam rangka merencanakan membangun negeri pada masa yang akan datang. Hal-hal yang bisa dikerjasamakan, termasuk menyerap aspirasi-aspirasi mereka akan menjadi bahan kami pada masa persidangan yang saat ini terus berlangsung hingga akhir februari sebelum masuk masa reses”, tutur Nevi.
Legislator Sumatera Barat ini mengatakan, Kabupaten Agam memiliki spot-spot wilayah atau daerah yang dapat dikembangkan sesuai potensinya. Kabupaten ini dilalui wilayah pegunungan yang terbentuk dari 2 jalur basin. Kabupaten Agam memiliki garis pantai sepanjang 43 km dan sungai berukuran kecil yang bermuara di Samudera Hindia, seperti Batang Agam, dan Batang Antokan. Lebih dari 38,1% luas kabupaten ini, atau sekitar 85 km² merupakan daerah yang masih ditutupi hutan lebat.
Nevi melanjutkan, Kabupaten Agam akan dapat menemukan potensi-potensinya yang tersebar di 16 kecamatan dan 82 Nagari dimana Luas wilayahnya mencapai 1.804,30 km² dan penduduk 524.906 jiwa berdasar sensus penduduk tahun 2017.
“Di masa yang akan datang, sinergi pusat dan daerah akan dapat mempercepat proses pembangunan baik sarana fisik maupun ilmu pengetahuan. Komunikasi dengan wali nagari sangat penting untuk menyambungkan antara kebutuhan dan alokasi program baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebutuhan atau aspirasi dari wali nagari akan sangat valid karena mereka yang bergelut di masyarakat dan mengetahui persis semua kebutuhan yang ada di lapangan”, kata politisi PKS ini.
Anggota DPR yang duduk di Komisi VI ini mencontohkan program kegiatan yang bersifat ilmu pengetahuan adalah pelatihan-pelatihan atau pendidikan yang ada di Tanggung Jawab Sosial perusahaan atau kementerian untuk meningkatkan skill kelompok masyarakat. Misalnya pendidikan peningkatan pengelolaan keuangan pada UMKM, pendidikan pelatihan wirausaha baru pada skala kecil. Sedangkan untuk sarana-prasarana, misalnya pada pembangunan sarana ibadah, pendidikan atau bahkan bantuan alat mesin pertanian dapat diupayakan sesuai aspirasi dan disetujui dalam bentuk verifikasi.
“Semoga komunikasi-komunikasi dengan wali nagari ini dapat terus berlanjut, merata se Sumatera Barat, bukan hanya satu kabupaten kota saja. Semakin banyak bersilaturahmi, semakin terbuka kesempatan untuk membangun kerjasama dan meningkatkan kualitas sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah”, tutup Nevi Zuairina. (mn/*/ang)